Perludem: KPU harus penuhi minimal empat indikator integritas pemilu

Delapan parpol penuhi ambang batas parlemen, PDIP suara terbanyak
Pemilih memperhatikan daftar pasangan Calon Presiden, Wakil Presiden dan calon legislatif saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di TPS 30 Kelurahan Panggung, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023). Simulasi yang diselenggarakan KPU Kota Tegal tersebut diikuti 284 pemilih dilaksanakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/Spt.
Setidaknya ada empat indikatornya, yaitu transparan, akuntabel, jujur, dan akurat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memenuhi minimal empat indikator untuk mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) yang berintegritas.

Menurut Khoirunnisa, empat indikator Pemilu berintegritas itu harus dimiliki KPU agar penyelenggaraan pemilu mendapat kepercayaan dan legitimasi dari publik.

"Setidaknya ada empat indikatornya, yaitu transparan, akuntabel, jujur, dan akurat," kata dia saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Khoirunnisa menjelaskan bahwa transparansi dalam setiap proses yang dilakukan KPU, mulai dari sebelum hari pencoblosan atau masa kampanye, kemudian pada saat pencoblosan, hingga setelah pelaksanaan pemungutan suara, akan meyakinkan publik untuk menerima setiap proses politik yang dilakukan penyelenggara pemilu itu.

"Oleh sebab itu, KPU perlu transparan atas semua aktivitas tahapan pemilu," tutur dia.

Transparansi, ujar dia, juga akan mencegah timbulnya disinformasi, misalnya seperti dugaan surat suara yg sudah dicoblos seperti sejumlah tudingan pada Pemilu 2019.

Dia juga menekankan indikator lainnya yaitu akuntabel, jujur, dan akurat tidak kalah penting untuk ditunjukkan KPU, agar menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Dia mendorong agar seluruh indikator itu bisa dilakukan, tidak hanya oleh KPU, tapi juga lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga: Pengamat minta semua pihak antisipasi potensi kecurangan pada pemilu
Baca juga: Peneliti: KPU harus konsisten pada aturan dan cepat tanggapi masalah

Sehari sebelumnya, Senin (25/12), pemimpin Perludem itu juga mengkritisi format debat kedua Pilpres 2024 yang diselenggarakan pada Jumat (22/12), yang masih menempatkan simpatisan dan pendukung berada di belakang pasangan calon (paslon) yang berdebat.

"Catatan debat yang lalu masih soal formatnya yang masih ada suporter di belakang cawapres yang berdebat," kata dia.

Menurut Khoirunnisa, keberadaan pendukung dengan jumlah yang banyak justru membuat suasana di lokasi debat menjadi riuh dan seolah-olah dijadikan sebagai ajang pamer kekuatan masing-masing paslon.

"Suporter yang banyak malah membuat jadi riuh dan antarsuporter jadi semacam show off force kekuatan masing-masing," kata dia.

Baca juga: KPU akan evaluasi debat kedua besok, termasuk singkatan-bahasa asing
Baca juga: DKPP periksa ketua dan komisioner KPU terkait dugaan pelanggaran etik
Pewarta:
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2023
Ganjar sebut 20 persen APBN tahunan cukup mendanai program pendidikan Sebelumnya

Ganjar sebut 20 persen APBN tahunan cukup mendanai program pendidikan

Logistik Pilkada untuk Kabupaten Tangerang mulai didistribusikan ke TPS Selanjutnya

Logistik Pilkada untuk Kabupaten Tangerang mulai didistribusikan ke TPS