Gibran singgung sikap Cak Imin yang tak lagi dukung pembangunan IKN

Sekali lagi Gus mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyinggung cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang tidak lagi mendukung proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah mendampingi calon presiden Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan.

"Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini ... tidak konsisten. Dulu dukung, sekarang tidak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan," kata Gibran saat debat cawapres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat malam.

Gibran menyebut pembangunan IKN merupakan bentuk simbol dari pemerataan dan transformasi pembangunan di Indonesia.

"Sekali lagi Gus mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Gibran: Banyak yang gagal paham soal pendanaan IKN

Baca juga: Kementerian PUPR menargetkan pembangunan tahap I IKN selesai di 2024

Lebih lanjut, Gibran mengatakan sudah banyak pihak swasta yang berinvestasi dalam pembangunan IKN dan akan terus bertambah setelah proses Pilpres 2024.

"Mungkin setelah Pilpres 2024 (investasi meningkat, Red). Karena mereka kan pasti akan menunggu dan melihat stabilitas politik di Indonesia," ujar Gibran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasang capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin, 13 Desember 2023.

Hasil pengundian nomor urut capres-cawapes peserta Pilpres 2024 oleh KPU menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama antar-capres pada Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada Jumat (22/12) di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.