Mahfud janji perjuangkan hak ulayat dan adat

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berbicara dengan soal hak ulayat dan adat di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (18/12/2023). ANTARA/HO-TPN Ganjar-Mahfud.
Semua keyakinan di Indonesia itu dilindungi. Ini yang harus dipelihara. Siapapun yang terpilih, harus menjaga kebhinnekaan dan memelihara kerukunan
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md berjanji untuk memperjuangkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat demi memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat dan adat di seluruh Indonesia.

"Hukum adat itu kan tak tertulis. Tetapi terlukis. Sehingga rentan terjadi pencaplokan lahan. Kita akan segera merumuskan UU Masyarakat Hukum Adat. Kalau Tuhan menakdirkan, akan jadi prioritas Prolegnas Pemerintah," kata Mahfud saat berkunjung ke Gedung Long See Tong, Perkumpulan Keluarga Lie-Kwee, Jalan Niaga, Kota Padang, Senin.

Dalam pertemuan tersebut Mahfud mengungkapkan hal tersebut menjadi prioritas lantaran masalah perlindungan terhadap ulayat dan adat tidak hanya terjadi di Sumatera Barat, namun juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

"Masalah perlindungan terhadap hak adat dan tanah ulayat. Bukan hanya di Padang, Sumbar, tapi di daerah lain banyak. Diambil oleh pengembang. Kita belum ada peraturan pemerintah tentang hak-hak adat," tuturnya.

Baca juga: Mahfud MD: Kalau jadi pejabat, bikin kebijakan yang memberi manfaat

Baca juga: Mahfud Md jelaskan beda politik identitas dengan identitas politik


Mahfud juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dalam beragam perbedaan dan tidak boleh saling bermusuhan.

"Semua keyakinan di Indonesia itu dilindungi. Ini yang harus dipelihara. Siapapun yang terpilih, harus menjaga kebhinnekaan dan memelihara kerukunan," kata dia.

Sejumlah perwakilan masyarakat adat ingin Mahfud mengawal perlindungan hak-hak ulayat dan adat. Selain itu, Cawapres pasangan Ganjar Pranowo ini diminta mengawal sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumbar, sebagai bukti bahwa Pemerintahan menghargai Sumbar. Sebab, kata mereka, tak ada Sumbar, maka tak ada Indonesia.

"Kalau sudah terpilih, jangan lupakan Sumatra Barat ya pak Mahfud," tutur salah satu perwakilan dari tokoh masyarakat Tionghoa.

Pada kesempatan yang sama tokoh masyarakat Mentawai, Pendeta Firman Simanjutak juga menyampaikan pesan serupa yakni perlindungan dan pembangunan masyarakat adat.

Sedangkan tokoh masyarakat, Nahdlatul Ulama, dan perwakilan kelompok lainnya mendoakan Mahfud Md terpilih sebagai Cawapres agar bisa mengawal dan menjaga kebhinnekaan.

Soal pesan warga Sumbar agar tak melupakan Tanah Minang, Mahfud menyakinkan, dirinya tak akan pernah melupakan tanah ini.

"Jangan khawatir. Sumatera Barat ini seperti rumah kedua. Saya 20 tahun mengajar di Universitas Andalas. Saya juga diberi kehormatan oleh warga Magek, Minangkabau. Kita sama-sama berjuang menyejahterakan Sumatera Barat," tuturnya.
Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
AMIN janjikan tunjangan untuk ibu hamil, guru ngaji, dan hapus PBB Sebelumnya

AMIN janjikan tunjangan untuk ibu hamil, guru ngaji, dan hapus PBB

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024