Ganjar ke Prabowo: Pertanyaan saya tak tendensius hanya minta jawaban

Tapi karena tidak menjawab, it's okay. Ini akan keluar terus karena tidak pernah ada keputusan

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai tak ada makna tendensius yang diajukan dirinya saat menanyakan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu kepada Prabowo Subianto.

"Saya ingin tunjukkan pada publik dan saya sedang tidak dalam posisi tendensius, tidak, (hanya) untuk pemberesan," kata Ganjar saat wawancara eksklusif di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa dirinya hanya bertanya bagaimana komitmen Prabowo menyelesaikan kasus HAM jika menjadi presiden.

Hal tersebut sangat penting agar kandidat yang ikut pemilu berikutnya tidak lagi dikaitkan dengan kasus HAM.

"Nanti kalau ikut pemilu lagi, orang-orang yang punya cerita-cerita itu , dia akan menang, karena sudah selesai kan," ujarnya.

Baca juga: Ganjar: Saya independen meski petugas partai

Baca juga: Ganjar: Anak muda butuh apresiasi terhadap karyanya

Di sisi lain, dia pun berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. "Kan tugas kami menyelesaikan. Menyelesaikan itu ada yang suka, ada yang tidak, tapi mesti diselesaikan," jelas Ganjar.

Ganjar berharap agar Prabowo bisa menjawab pertanyaannya mengenai kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Tapi karena tidak menjawab, it's okay. Ini akan keluar terus karena tidak pernah ada keputusan," tegasnya.

Adapun dalam debat perdana capres di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12) malam, Ganjar sempat bertanya ke Prabowo mengenai komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu jika terpilih di Pilpres 2024.

Ganjar menyebutkan terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat mulai dari peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari 1989 hingga peristiwa Wamena 2003.

Dia menjelaskan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi untuk presiden, yakni membentuk pengadilan HAM Ad Hoc.

Kemudian, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.

"Kalau Bapak (Prabowo) di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?" ucap Ganjar dalam debat perdana capres di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12) malam.

"Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu. Apakah bapak bisa membantu di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" tanya dia.

Pertanyaan tersebut pun langsung dijawab Prabowo. Dia mengatakan, dirinya sudah berkali-kali memberikan jawaban.

Baca juga: Ganjar Pranowo sebut kerugian negara akibat korupsi hingga 230 triliun, benarkah?

Baca juga: Ganjar tak puas jawaban Prabowo soal kasus HAM berat masa lalu

"Apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah jawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu," sambung Prabowo.

Prabowo lalu meminta agar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dipolitisasi. "Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar," ucapnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.