agenda Menhan, bukan kampanye
Jakarta (ANTARA) - Komandan Tim Bravo, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa kunjungan Prabowo Subianto ke Posko Erupsi Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Sabtu (9/12) adalah dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan.
Ia mengatakan, Prabowo berhak menggunakan fasilitas milik TNI karena dalam kunjungan tersebut Prabowo berkapasitas sebagai Menhan.
"Pak Prabowo sebagai Menhan berkunjung ke Posko Erupsi Marapi. Jadi wajar kalau menggunakan helikopter milik TNI, itu memang fasilitas untuk Menhan," kata Budi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Budi menambahkan, kunjungan Prabowo untuk menemui korban erupsi Gunung Marapi itu bukan dalam agenda kampanye karena saat itu tidak ada atribut partai atau capres-cawapres nomor urut 2.
Bahkan, Budi menjelaskan, kehadiran Menhan Prabowo juga didampingi sejumlah pejabat di daerah setempat, seperti Bupati Agam, Bupati Tanah Datar, Wali Kota Bukittinggi, Dandim Agam, Dandim Tanah Datar, Danrem, Wakapolda Sumbar, dan Kapolres Bukittinggi.
"Jadi sudah sangat jelas, kunjungan ke Posko Erupsi Marapi adalah agenda Menhan, bukan kampanye sebagai Capres 2024," tegas Budi.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, agenda kampanye Prabowo baru dimulai setelah kunjungan ke Posko Erupsi Marapi usai. Yakni, saat Prabowo sudah kembali ke Kota Padang dan menemui relawan pemenangan Paslon Prabowo-Gibran di Padang.
"Kan sudah jelas juga, di Padang, Pak Prabowo melepaskan atribut sebagai Menhan. Beliau mencopot pin menteri pertahanan, dan mobil yang digunakan di Padang juga bukan berpelat dinas," ujar Budi.
Budi menyayangkan ada pihak yang justru menarasikan Prabowo menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Padahal, menurutnya, seluruh masyarakat yang hadir di Posko Erupsi Marapi juga paham tidak ada atribut partai maupun paslon yang ditampilkan dalam kegiatan itu.
"Kami berharap penjelasan ini sudah cukup terang benderang untuk menjelaskan hal yang sebenarnya. Untuk hal ini, keterangan juga bisa dimintakan kepada Kementerian Pertahanan,” kata Budi.
Lebih lanjut, Budi dan tim TKN menganggap isu ini sebagai kritik yang biasa karena sedang dalam kompetisi politik.
“Tapi untuk dipahami juga, bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang sangat disiplin dalam membedakan tugas negara dengan kegiatan politik," ujar Budi.
Baca juga: Sepekan, pemakaman Doni Monardo hingga kenaikan COVID-19 di Indonesia
Baca juga: Menteri Pertahanan tinjau posko penanganan dampak erupsi Marapi
Baca juga: KLHK terus upayakan korban erupsi Gunung Marapi terima asuransi
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
