Saran SETARA Institute untuk KPU dan panelis agar debat tidak "garing"

KPU dan para panelis tidak alergi untuk mengontraskan isu HAM di gelanggang politik

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan panelis merupakan sosok kunci untuk menjaga jalannya Debat Pilpres 2024 berjalan menarik dan tidak monoton, alias garing.

“Saya kira salah satu kunci yang akan membuat debat capres itu tidak garing dari sisi aspek hak asasi manusia (HAM) ini tergantung KPU dan para panelis. Harusnya KPU dan para panelis tidak alergi untuk mengontraskan isu HAM di gelanggang politik,” kata Halili di Kawasan Menteng, Jakarta, Minggu.

Halili mengingatkan KPU dan panelis untuk tidak alergi membahas HAM meskipun terdapat kemungkinan akan dianggap memojokkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

“Ini satu diskusi yang clear yang terbuka di ruang publik. Enggak ada yang ditutup-tutupi di isu hak asasi manusia,” katanya.

Ia mengatakan bahwa seharusnya KPU dan panelis debat tidak alergi untuk membahas HAM dalam debat perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Desember.

“Kalau KPU dan panelisnya itu punyai kecenderungan melihat isu HAM sebagai bagian yang memojokkan kandidat, ya pasti akan garing, debatnya akan normatif dan enggak akan ada yang didapat publik dari debat itu,” ujarnya.

Baca juga: TPN: Komitmen terhadap HAM jadi panggilan jiwa Ganjar-Mahfud

Baca juga: Jelang debat pertama, TKN sebut Prabowo tak lakukan persiapan khusus

Halili juga mengingatkan bahwa HAM setiap warga negara dijamin dalam konstitusi sehingga mendiskusikannya melalui debat merupakan hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan ketiga pasangan capres-cawapres.

KPU telah mengumumkan 11 panelis untuk debat perdana calon presiden dan wakil presiden yang dijadwalkan berlangsung di Kantor KPU, Jakarta, pada Selasa (12/12).

Adapun mereka yang menjadi panelis adalah Mada Sukmajati (pakar ilmu politik UGM), Rudi Rohi (pakar ilmu politik Undana), Lita Tyesta (ahli hukum tata negara Undip), dan Khairul Fahmi (pakar hukum Unand).

Kemudian ada juga Agus Riewanto (pakar hukum tata negara UNS), Susi Dwi Harijanti (pakar hukum tata negara Unpad), Bayu Dwi Anggono (Guru Besar Universitas Jember),

KPU juga menjadikan Ketua Komnas HAM periode 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik sebagai panelis. Lalu ada Al Makin (Guru Besar Studi Agama UIN Sunan Kalijaga), Gun Gun Heryanto (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Wawan Mas'udi (Dekan Fisipol UGM).

KPU RI telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Debat pertama dan kedua digelar pada tanggal 12 dan 22 Desember 2023.

Sementara itu, debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024. Kemudian, debat terakhir berlangsung pada 4 Februari 2024.

Debat capres akan dilangsungkan tiga kali, sedangkan debat cawapres dua kali. Walau begitu, pasangan capres-cawapres harus hadir pada lima kesempatan debat itu.

Adapun tema debat pertama meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Tema debat kedua adalah ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Tema debat ketiga adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Kemudian tema debat keempat adalah pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Lalu, tema debat kelima meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi.

KPU telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3).

Baca juga: SETARA Institute-INFID berikan tujuh rekomendasi soal HAM

Baca juga: SETARA Institute-INFID: Angka kebebasan berpendapat turun di 2023

Baca juga: SETARA Institute-INFID: Indeks HAM 2023 stagnan dibandingkan 2019