Anies-Muhaimin akan tambah anggaran untuk desa produktif

Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar mengatakan dia dan Calon Presiden Anies Baswedan akan meningkatkan anggaran dana bagi desa yang produktif, jika pasangan calon tersebut memenangi Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.

 

Menurut Muhaimin, anggaran dana per desa kemungkinan tidak akan sama karena besarannya disesuaikan dengan produktivitas penggunaan.

"Nanti kami hitung lagi. Awalnya kami ingin Rp5 miliar per desa, tapi faktanya masih kita hitung lagi," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu di Depok, Jawa Barat.

Menurut Muhaimin, pembangunan nasional harus dikelola dengan benar. Ia mengatakan strategi pembangunan nasional yang dimulai dari bawah atau desa sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Namun, kata dia, strategi itu kerap tidak konsisten, tidak fokus, dan tidak memegang prinsip keberlanjutan, sehingga tidak terselesaikan.

"Itu pembangunan bolak-balik atas bawah, jadi biar fokus, maka harus ada keseimbangan, dan pertumbuhan baru pembangunan yang tidak hanya di kota, tapi di desa," kata pria yang kerap disapa Cak Imin itu.

Dia menambahkan desa tidak akan berkembang bila masih menunggu pengembangan yang ada di kota. Karena itu, bantuan dana kepada desan harus dilakukan pemerintah pusat.

Ia mengatakan penggunaan dana desa juga bisa saja dikurangi jika penggunaannya oleh aparatur desa terbukti tidak efektif.
 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Gibran tampung dan susun solusi untuk aspirasi desa
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: Kami ingin membangun ekonomi mulai dari desa
Baca juga: TKN sebut tak ada penyampaian dukungan politik dari perangkat desa