Pengamat energi usul peserta kampanye pemilu gunakan BBM non subsidi

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Arsip foto - Sejumlah konsumen antre membeli BBM di salah satu SPBU di Denpasar, Bali, Kamis (6/4/2023) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
masing-masing caleg, capres dan lainnya itu memberi contoh kepada konstituennya kalau tidak memiliki hak subsidi, tidak mengambil BBM subsidi

Denpasar (ANTARA) - Pengamat energi Komaidi Notonegoro mengusulkan agar peserta kampanye Pemilu 2024 menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi agar tidak berpotensi menggerus alokasi subsidi.

“Memasuki masa kampanye, masing-masing caleg, capres dan lainnya itu memberi contoh kepada konstituennya kalau tidak memiliki hak subsidi, tidak mengambil BBM subsidi,” kata Komaidi dihubungi di Denpasar, Bali, Rabu.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute itu menambahkan masing-masing daerah di tanah air memiliki kuota BBM bersubsidi.

Sedangkan dalam kuota tersebut, lanjut dia, tidak memasukkan proyeksi konsumsi terkait masa kampanye pemilu.

“Setiap daerah memiliki kuota BBM subsidi dan kuota itu di dalam penghitungannya tidak menghitung untuk kebutuhan memobilisasi massa saat kampanye,” imbuh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti itu.

Di sisi lain, masa kampanye itu juga berbarengan dengan libur Natal dan akhir tahun 2023 atau Tahun Baru 2024.

Baca juga: Pertamina siapkan 56 tempat jual modern elpiji non subsidi di Sulteng

Baca juga: Pemerintah dan DPR sepakat alokasi subsidi energi Rp189,1 triliun

“Kalau BBM subsidi diambil, yang memiliki hak jadi tidak mendapatkan akses. Nanti berpotensi terjadi keterbatasan. Kalau itu terjadi dampaknya banyak,” ucapnya.

Sementara itu, Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi mendukung usulan tersebut sekaligus mengharapkan peserta kampanye mengonsumsi BBM non subsidi untuk kendaraannya.

Pasalnya, setiap daerah memiliki kuota BBM bersubsidi dan proyeksi peningkatan konsumsi BBM untuk libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“Harapannya semua calon itu (peserta kampanye) tidak menggunakan BBM subsidi saat meraih simpati atau memobilisasi masyarakat. Tiap tahun kami petakan konsumsi meningkat, ketika bersamaan masa kampanye, kami harap itu tidak menjadi faktor yang menggerus alokasi kuota BBM subsidi,” imbuhnya.

Anak usaha BUMN Pertamina itu menambahkan untuk di Bali, selama momentum Natal dan Tahun Baru 2024 diproyeksi terjadi peningkatan konsumsi BBM sekitar tiga persen dari rata-rata konsumsi untuk semua produk.

Untuk itu, penambahan pasokan BBM menyesuaikan pemetaan proyeksi konsumsi di Bali untuk libur Natal dan Tahun Baru yakni jenis BBM gasoline untuk kendaraan mesin bensin diperkirakan naik sekitar 2.000 kiloliter pada Desember 2023, dari rata-rata konsumsi bulanan mencapai 89 ribu kiloliter atau menjadi 91 ribu kiloliter.

Sedangkan konsumsi BBM jenis gasoil atau BBM untuk kendaraan mesin diesel diproyeksi menurun dari rata-rata per bulan mencapai 19.200 kiloliter menjadi 18.900 kiloliter pada Desember 2023.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan menjelaskan realisasi kuota BBM subsidi tahun 2023 di Pulau Dewata untuk jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) pertalite mencapai total 841.094 kiloliter termasuk prognosa selama Desember 2023 mencapai 68.077 kiloliter.

Ada pun realisasi terbesar di Denpasar mencapai 226.070 kiloliter, Kabupaten Badung mencapai 201.039 kiloliter.

Selain pertalite, untuk jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) biosolar selama 2023 realisasinya mencapai 228.821 kiloliter termasuk di dalamnya untuk prognosa Desember 2023 mencapai 18.740 kiloliter.

Baca juga: Kemenkeu bayarkan bertahap sisa kompensasi energi 2022 Rp66,08 triliun

Baca juga: BKF: Ke depan, kebijakan subsidi energi lebih tepat sasaran dan adil

 

Pewarta:
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
Mahfud MD tidak lakukan persiapan khusus jelang debat perdana Sebelumnya

Mahfud MD tidak lakukan persiapan khusus jelang debat perdana

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024