Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak masyarakat bersama-sama memerangi politik pascakebenaran pada Pemilu Serentak 2024 dengan meningkatkan literasi media dan informasi, serta yang tak kalah penting ialah berbagi literasi elektoral.
"Politik pascakebenaran merupakan tantangan yang telah dihadapi Indonesia selama 20 tahun terakhir. Kami berharap Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan dengan lebih baik," ujar anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Sabtu.
Menurut Idham, KPU, sebagai penyelenggara Pemilu 2024, melihat demokrasi sebagai elemen penting dalam konteks diplomasi internasional dan sebagai bagian integral dari national branding.
Meskipun menghadapi penurunan demokrasi secara global, Idham tetap optimistis partisipasi pemilih pada pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 akan meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Baca juga: Kemenkominfo lakukan tiga langkah tangani dugaan data DPT bocor
Idham mengatakan Indonesia menjadi tren baik dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
Meskipun terdapat beberapa ketegangan, demokrasi di Indonesia tetap terkendali dan memiliki ketahanan menghadapi isu global demokrasi yang mengalami kemunduran atau democratic backsliding.
Tahun 2024, lanjut Idham, menjadi momentum kedaulatan bagi rakyat Indonesia karena pilpres dan pileg akan diselenggarakan serentak, sekaligus bersama dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Itulah kenapa kami menyebut 2024 sebagai tahun kedaulatan rakyat," tambahnya.
Pemilu Serentak 2024 melibatkan 2.749 daerah pemilihan (dapil) dengan total populasi pemilih mencapai 204.807.222 orang dan 823.220 tempat pemungutan suara (TPS). Data tersebut termasuk pemilih diaspora atau warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Baca juga: KPU pastikan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 aman dari peretasan
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Kemudian, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024.
KPU juga telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Baca juga: Wapres: KPU harus betul-betul menjaga kerahasiaan data
"Politik pascakebenaran merupakan tantangan yang telah dihadapi Indonesia selama 20 tahun terakhir. Kami berharap Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan dengan lebih baik," ujar anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Sabtu.
Menurut Idham, KPU, sebagai penyelenggara Pemilu 2024, melihat demokrasi sebagai elemen penting dalam konteks diplomasi internasional dan sebagai bagian integral dari national branding.
Meskipun menghadapi penurunan demokrasi secara global, Idham tetap optimistis partisipasi pemilih pada pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 akan meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Baca juga: Kemenkominfo lakukan tiga langkah tangani dugaan data DPT bocor
Idham mengatakan Indonesia menjadi tren baik dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
Meskipun terdapat beberapa ketegangan, demokrasi di Indonesia tetap terkendali dan memiliki ketahanan menghadapi isu global demokrasi yang mengalami kemunduran atau democratic backsliding.
Tahun 2024, lanjut Idham, menjadi momentum kedaulatan bagi rakyat Indonesia karena pilpres dan pileg akan diselenggarakan serentak, sekaligus bersama dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Itulah kenapa kami menyebut 2024 sebagai tahun kedaulatan rakyat," tambahnya.
Pemilu Serentak 2024 melibatkan 2.749 daerah pemilihan (dapil) dengan total populasi pemilih mencapai 204.807.222 orang dan 823.220 tempat pemungutan suara (TPS). Data tersebut termasuk pemilih diaspora atau warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Baca juga: KPU pastikan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 aman dari peretasan
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Kemudian, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024.
KPU juga telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Baca juga: Wapres: KPU harus betul-betul menjaga kerahasiaan data
Pewarta: Muhammad Ramdan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
