Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Doni Gahral menilai Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan damai apabila aparatur negara, yakni ASN, TNI, dan Polri menunjukkan sikap netral.
Ditemui di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa, Doni mengatakan sepanjang penyelenggaraan pemilu pascareformasi, tidak ada pemilu yang berakibat konflik berdarah atau perang saudara.
"Semua pihak harus menjaga jangan sampai mengerucut ke situasi yang tidak diharapkan. Damai itu bisa dicapai kalau aparatur negara, ASN, TNI, Polri netral," kata Doni Gahral.
Menurut Doni, ibarat laga bola, pertandingan akan ribut jika wasitnya memihak kepada salah satu kesebelasan. Sehingga, lanjutnya, akhir-akhir ini ada video assistant referee (VAR) yang mengatur wasit membuat wasit sulit, bahkan tidak bisa, memihak.
Baca juga: Kapolri-Panglima TNI teken deklarasi komitmen netralitas Pemilu 2024
Doni mengatakan pemilu pasti dipenuhi syak wasangka dan kecurigaan; sehingga, jika aparat negara tidak netral, maka kecurigaan itu akan menjadi sesuatu yang tidak hanya ada di pikiran masyarakat, tetapi juga bisa jadi kenyataan di lapangan.
Pemilu damai, lanjutnya, tidak hanya pada persoalan pakta integritas, tetapi juga fakta di lapangan yang harus ada keadilan. Aparatur negara tidak boleh berpihak, karena esensi negara adalah melayani semua.
"Aparatur negara tidak boleh melayani satu kelompok. Ini aturan main ribuan tahun sejak negara ada," kata Doni.
Apabila aparat negara mengingkari netralitas dan ada bukti konkret, ditambah tidak ada sanksi atau klarifikasi dari penyelenggara pemilu; maka bisa berpotensi terjadinya satu kondisi kacau atau chaotic.
Baca juga: Anggota Komisi III yakin Kapolri jaga netralitas aparat pada pemilu
Ditemui di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa, Doni mengatakan sepanjang penyelenggaraan pemilu pascareformasi, tidak ada pemilu yang berakibat konflik berdarah atau perang saudara.
"Semua pihak harus menjaga jangan sampai mengerucut ke situasi yang tidak diharapkan. Damai itu bisa dicapai kalau aparatur negara, ASN, TNI, Polri netral," kata Doni Gahral.
Menurut Doni, ibarat laga bola, pertandingan akan ribut jika wasitnya memihak kepada salah satu kesebelasan. Sehingga, lanjutnya, akhir-akhir ini ada video assistant referee (VAR) yang mengatur wasit membuat wasit sulit, bahkan tidak bisa, memihak.
Baca juga: Kapolri-Panglima TNI teken deklarasi komitmen netralitas Pemilu 2024
Doni mengatakan pemilu pasti dipenuhi syak wasangka dan kecurigaan; sehingga, jika aparat negara tidak netral, maka kecurigaan itu akan menjadi sesuatu yang tidak hanya ada di pikiran masyarakat, tetapi juga bisa jadi kenyataan di lapangan.
Pemilu damai, lanjutnya, tidak hanya pada persoalan pakta integritas, tetapi juga fakta di lapangan yang harus ada keadilan. Aparatur negara tidak boleh berpihak, karena esensi negara adalah melayani semua.
"Aparatur negara tidak boleh melayani satu kelompok. Ini aturan main ribuan tahun sejak negara ada," kata Doni.
Apabila aparat negara mengingkari netralitas dan ada bukti konkret, ditambah tidak ada sanksi atau klarifikasi dari penyelenggara pemilu; maka bisa berpotensi terjadinya satu kondisi kacau atau chaotic.
Baca juga: Anggota Komisi III yakin Kapolri jaga netralitas aparat pada pemilu
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
