Kemenkumham-KPU DKI bahas Pemilu 2024 untuk warga pemasyarakatan

Delapan parpol penuhi ambang batas parlemen, PDIP suara terbanyak
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun (kiri) bersama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah di Jakarta, Jumat (24/11/2023). ANTARA/HO-Kemenkumham DKI
Jakarta (ANTARA) -
Kantor Wilayah Kemenkumham dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta membahas teknis pemungutan suara pada Pemilu 2024, khususnya terkait pemilih warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). 

"Ini kita bahas karena menjadi pemilih dalam pemilu merupakan hak seluruh warga negara Indonesia, termasuk WBP di lapas dan rutan,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun usai menyambut kedatangan anggota KPU DKI beserta jajarannya di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Jumat.

Ibnu menyampaikan bahwa komunikasi dengan anggota KPU DKI menjadi sangat penting guna memastikan segala hal mengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara saat Pemilu 2024 berjalan baik dan lancar.

Kakanwil juga menyatakan seluruh WBP dapat menyampaikan hak suaranya dalam pesta demokrasi itu sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku.

Baca juga: KPU DKI petakan TPS rawan banjir jaga kelancaran Pemilu 2024

Untuk itu, tegasnya, pihaknya siap berkolaborasi dengan KPU guna menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
 
Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya adalah dalam rangka berkoordinasi dan membuka komunikasi untuk persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya terkait WBP dan penghuni rutan yang dapat berpindah-pindah tempat.

Fahmi berharap usai pertemuan tersebut, data pemilih sudah dimutakhirkan agar dapat memberikan data terkini dan akurat menjelang Pemilu 2024. 

Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta di Wisma Antara 2 Cikini pada (22/5), menyebutkan sebanyak 15.558 orang WBP pada lapas/rutan/lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang terdata dalam Daftar Pemilih Sementara KPU.

Baca juga: KPU Jakpus berdayakan penyandang disabilitas dalam pemungutan suara

Adapun jumlah TPS yang akan disiapkan, sebanyak 57 unit dan itu diperkirakan bisa menampung sekitar 97,95 persen dari total warga binaan per 8 Mei 2023 yang jumlahnya 15.883 orang.
Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023
RSJ Lampung sebut tak ada layanan khusus bagi caleg gagal Sebelumnya

RSJ Lampung sebut tak ada layanan khusus bagi caleg gagal

Logistik Pilkada untuk Kabupaten Tangerang mulai didistribusikan ke TPS Selanjutnya

Logistik Pilkada untuk Kabupaten Tangerang mulai didistribusikan ke TPS