Jakarta (ANTARA) -
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan para pemilih muda untuk tidak mudah termakan dengan gimik pasangan calon presiden dan wakil presiden, terutama soal penampilan.
Menurut Titi, dalam forum diskusi "Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media" yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat, tipu daya capres-cawapres lewat penampilan itu biasanya dimanfaatkan untuk menghindari adu gagasan dan ketajaman program kerja.
"Ini bukan pemilihan idola yang hanya bisa didekati dengan suara yang bagus, tarian yang bagus, atau personal appearance yang menarik," kata Titi.
Baca juga: Perludem: Keadilan sosial seharusnya menjadi tujuan pemilu
Dia menjelaskan pemilih muda memiliki karakter berbeda dari segmen pemilih lainnya, yakni lebih mudah teralihkan dengan tampilan fisik atau gimik yang ditawarkan peserta Pilpres 2024.
Titi menganggap hal itu berbahaya karena ruang untuk menguji gagasan dan program para pasangan calon kepada pemilih muda semakin terkikis.
Alhasil, lanjut Titi, para pemilih pemula yang berangkat dari usia 17 tahun tersebut hanya menjadi sebatas "ladang suara" yang harus dimenangkan para pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Baca juga: Perludem: Netralitas KPU-Bawaslu penting untuk antisipasi kecurangan
Padahal, tambahnya, suara pemilih pemula juga harus didengar dan diimplementasikan dalam program kerja yang ditawarkan peserta Pilpres 2024.
"Kita perlu dialektika itu, karena teman teman muda juga perlu punya persoalan yang dijawab. Tidak boleh mengaburkan dialektika gagasan bahwa karena muda, kita masih dianggap sebagai sumber suara atau ladang suara," jelasnya.
Dalam hal ini, Titi menilai pasangan capres-cawapres hingga partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk membuka ruang dialektika itu dan tidak menawarkan sesuatu yang terkesan menghibur.
Baca juga: Perludem: Informasi terkait pemilu harus diberikan kepada masyarakat
"Elite politik, pasangan calon, partai politik, itu punya tanggung jawab melakukan kampanye yang menurut regulasinya sebagai bagian dari pendidikan politik," ujar Titi Anggraini.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Peneliti BRIN: Netralitas TNI bergantung pada pengawasan sipil
Menurut Titi, dalam forum diskusi "Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media" yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat, tipu daya capres-cawapres lewat penampilan itu biasanya dimanfaatkan untuk menghindari adu gagasan dan ketajaman program kerja.
"Ini bukan pemilihan idola yang hanya bisa didekati dengan suara yang bagus, tarian yang bagus, atau personal appearance yang menarik," kata Titi.
Baca juga: Perludem: Keadilan sosial seharusnya menjadi tujuan pemilu
Dia menjelaskan pemilih muda memiliki karakter berbeda dari segmen pemilih lainnya, yakni lebih mudah teralihkan dengan tampilan fisik atau gimik yang ditawarkan peserta Pilpres 2024.
Titi menganggap hal itu berbahaya karena ruang untuk menguji gagasan dan program para pasangan calon kepada pemilih muda semakin terkikis.
Alhasil, lanjut Titi, para pemilih pemula yang berangkat dari usia 17 tahun tersebut hanya menjadi sebatas "ladang suara" yang harus dimenangkan para pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Baca juga: Perludem: Netralitas KPU-Bawaslu penting untuk antisipasi kecurangan
Padahal, tambahnya, suara pemilih pemula juga harus didengar dan diimplementasikan dalam program kerja yang ditawarkan peserta Pilpres 2024.
"Kita perlu dialektika itu, karena teman teman muda juga perlu punya persoalan yang dijawab. Tidak boleh mengaburkan dialektika gagasan bahwa karena muda, kita masih dianggap sebagai sumber suara atau ladang suara," jelasnya.
Dalam hal ini, Titi menilai pasangan capres-cawapres hingga partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk membuka ruang dialektika itu dan tidak menawarkan sesuatu yang terkesan menghibur.
Baca juga: Perludem: Informasi terkait pemilu harus diberikan kepada masyarakat
"Elite politik, pasangan calon, partai politik, itu punya tanggung jawab melakukan kampanye yang menurut regulasinya sebagai bagian dari pendidikan politik," ujar Titi Anggraini.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Peneliti BRIN: Netralitas TNI bergantung pada pengawasan sipil
Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
