Jakarta (ANTARA) -
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai asalkan sistemnya dijalankan dengan baik.
"Kalau aparat bekerja dengan tidak fair (adil), maka bisa terjadi masalah. Karena itu, bisa diatasi asal sistemnya dijalankan dengan baik dan dijaga," kata Jusuf Kalla, usai menghadiri peluncuran Habibie Democracy Forum di Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu.
JK menambahkan bahwa Indonesia memiliki tahapan pencoblosan tidak singkat, sehingga perlu pengawalan atas tahapan-tahapan yang berjalan.
Baca juga: Gibran maju Pilpres 2024, JK: Kualitas wapres harus setara presiden
"Pemilu kita tahapannya panjang; mulai dari TPS (tempat pemungutan suara), ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, lalu ke nasional. Itu berapa tahap itu?" tambahnya.
Dari berbagai proses tersebut, dia mengatakan bahwa masyarakat perlu mengawal proses perhitungan suara guna menghindari adanya potensi kecurangan.
"Dijaga itu, tahap demi tahap itu, (agar) jelas, bersih, (dijaga oleh) masyarakat kita semua. Media harus menjaga itu berjalan," pesan JK.
Dalam sambutannya di acara peluncuran Habibie Democracy Forum, JK mengajak masyarakat untuk tidak sekadar berdiskusi soal demokrasi, tetapi juga turut menjaga pilar-pilar demokrasi bangsa Indonesia.
Baca juga: JK nilai kampanye di kampus sebagai kemajuan demokrasi Pemilu 2024
Indonesia akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan melalui penyelenggaraan Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3 sebagai peserta Pemilu 2024.
Penetapan nomor urut itu berdasarkan hasil pengundian di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa malam (14/11).
Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: JK: Penyelenggara perlu antisipasi peningkatan korban petugas pemilu
"Kalau aparat bekerja dengan tidak fair (adil), maka bisa terjadi masalah. Karena itu, bisa diatasi asal sistemnya dijalankan dengan baik dan dijaga," kata Jusuf Kalla, usai menghadiri peluncuran Habibie Democracy Forum di Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu.
JK menambahkan bahwa Indonesia memiliki tahapan pencoblosan tidak singkat, sehingga perlu pengawalan atas tahapan-tahapan yang berjalan.
Baca juga: Gibran maju Pilpres 2024, JK: Kualitas wapres harus setara presiden
"Pemilu kita tahapannya panjang; mulai dari TPS (tempat pemungutan suara), ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, lalu ke nasional. Itu berapa tahap itu?" tambahnya.
Dari berbagai proses tersebut, dia mengatakan bahwa masyarakat perlu mengawal proses perhitungan suara guna menghindari adanya potensi kecurangan.
"Dijaga itu, tahap demi tahap itu, (agar) jelas, bersih, (dijaga oleh) masyarakat kita semua. Media harus menjaga itu berjalan," pesan JK.
Dalam sambutannya di acara peluncuran Habibie Democracy Forum, JK mengajak masyarakat untuk tidak sekadar berdiskusi soal demokrasi, tetapi juga turut menjaga pilar-pilar demokrasi bangsa Indonesia.
Baca juga: JK nilai kampanye di kampus sebagai kemajuan demokrasi Pemilu 2024
Indonesia akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan melalui penyelenggaraan Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3 sebagai peserta Pemilu 2024.
Penetapan nomor urut itu berdasarkan hasil pengundian di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa malam (14/11).
Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: JK: Penyelenggara perlu antisipasi peningkatan korban petugas pemilu
Pewarta: Rina Nur Anggraini
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
