Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Pol. Fadil Imran mengatakan bahwa Polri menggelar tiga operasi untuk pengamanan Pemilu 2024, yang telah berjalan mulai tahun ini.
Dia menyebut tiga operasi itu dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hingga pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden terpilih.
"Ada tiga operasi yang dijalankan oleh Polri pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024, selama 222 hari," kata Fadil dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Pertama, kata dia, adalah Operasi Nusantara Cooling System. Operasi itu melakukan deteksi, penyelidikan, pengamanan tertutup, penggalangan intelijen, serta penanganan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan.
Kedua, lanjut dia, Operasi Mantap Brata, yakni operasi pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata pada tahapan pemilu serentak tahun 2023-2024.
Dia mengatakan bahwa Operasi Mantap Brata 2023-2024 didukung oleh dua per tiga kekuatan Polri yang dikerahkan, sedangkan satu per tiga kekuatan Polri lainnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin kepolisian.
"Dalam melaksanakan pengamanan pemilu serentak maka bentuk Operasi Mantap Brata adalah operasi terpusat dan satuan kewilayahan, di mana ada tiga tingkatan yaitu operasi pusat, operasi daerah, dan operasi polres," katanya.
Terakhir, tambah dia, adalah Operasi Kontigensi Aman Nusa I, II, dan III. Dia menyebut operasi kontingensi itu bertujuan untuk menangani gangguan nyata yang bersifat kontingensi yakni yang disebabkan oleh adanya konflik sosial, bencana alam, dan terorisme.
"Dalam menyikapi kerawanan kontingensi, Polri telah siapkan 25 ribu personel pasukan Brimob, 4.756 pasukan Dalmas Nusantara, 115 personel Densus 88 Antiteror, dan 2.184 personel yang menjadi power on hand Kapolri," tuturnya.
Dia menambahkan bahwa kegiatan Operasi Mantap Brata didukung oleh Dipa Polri yang dibagi menjadi dua tahun anggaran yakni untuk tahun 2023 dan tahun 2024 dengan jumlah Rp2,5 triliun.
Jumlah tersebut, ujarnya lagi, dibagi menjadi dua bagian per tahun yaitu untuk Operasi Mantap Brata pusat di Mabes Polri dan untuk Operasi Mantap Brata daerah di 34 Polda.
"Dengan pembagian Rp1,5 triliun untuk tahun 2023 dengan alokasi Rp64,7 miliar untuk operasi pusat, dan Rp937,1 miliar untuk wilayah Polda atau operasi daerah. Untuk anggaran tahun 2024 sebanyak Rp1 triliun, dengan alokasi Rp53,6 miliar untuk operasi pusat dan Rp96,3 miliar untuk operasi daerah," kata dia.
Baca juga: Menko PMK dan Kapolri luncurkan penanaman 10 juta pohon di Madiun
Baca juga: Polri keluarkan surat telegram jaga netralitas pada Pemilu 2024
Dia menyebut tiga operasi itu dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hingga pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden terpilih.
"Ada tiga operasi yang dijalankan oleh Polri pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024, selama 222 hari," kata Fadil dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Pertama, kata dia, adalah Operasi Nusantara Cooling System. Operasi itu melakukan deteksi, penyelidikan, pengamanan tertutup, penggalangan intelijen, serta penanganan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan.
Kedua, lanjut dia, Operasi Mantap Brata, yakni operasi pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata pada tahapan pemilu serentak tahun 2023-2024.
Dia mengatakan bahwa Operasi Mantap Brata 2023-2024 didukung oleh dua per tiga kekuatan Polri yang dikerahkan, sedangkan satu per tiga kekuatan Polri lainnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin kepolisian.
"Dalam melaksanakan pengamanan pemilu serentak maka bentuk Operasi Mantap Brata adalah operasi terpusat dan satuan kewilayahan, di mana ada tiga tingkatan yaitu operasi pusat, operasi daerah, dan operasi polres," katanya.
Terakhir, tambah dia, adalah Operasi Kontigensi Aman Nusa I, II, dan III. Dia menyebut operasi kontingensi itu bertujuan untuk menangani gangguan nyata yang bersifat kontingensi yakni yang disebabkan oleh adanya konflik sosial, bencana alam, dan terorisme.
"Dalam menyikapi kerawanan kontingensi, Polri telah siapkan 25 ribu personel pasukan Brimob, 4.756 pasukan Dalmas Nusantara, 115 personel Densus 88 Antiteror, dan 2.184 personel yang menjadi power on hand Kapolri," tuturnya.
Dia menambahkan bahwa kegiatan Operasi Mantap Brata didukung oleh Dipa Polri yang dibagi menjadi dua tahun anggaran yakni untuk tahun 2023 dan tahun 2024 dengan jumlah Rp2,5 triliun.
Jumlah tersebut, ujarnya lagi, dibagi menjadi dua bagian per tahun yaitu untuk Operasi Mantap Brata pusat di Mabes Polri dan untuk Operasi Mantap Brata daerah di 34 Polda.
"Dengan pembagian Rp1,5 triliun untuk tahun 2023 dengan alokasi Rp64,7 miliar untuk operasi pusat, dan Rp937,1 miliar untuk wilayah Polda atau operasi daerah. Untuk anggaran tahun 2024 sebanyak Rp1 triliun, dengan alokasi Rp53,6 miliar untuk operasi pusat dan Rp96,3 miliar untuk operasi daerah," kata dia.
Baca juga: Menko PMK dan Kapolri luncurkan penanaman 10 juta pohon di Madiun
Baca juga: Polri keluarkan surat telegram jaga netralitas pada Pemilu 2024
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
