Jakarta (ANTARA) - Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Budisatrio Djiwandono, menyebut pidato politik calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Senin (13/11), menggambarkan sikap Prabowo dalam berpolitik yang merangkul semua pihak.
Hal tersebut, kata dia, tergambar lewat salah satu sudut pandang Prabowo terkait kebijakan luar negerinya yang memakai perandaian bahwa 1.000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.
“Semua dirangkul dan diajak berteman. Tidak ada eksklusivitas, arogansi, atau mau menang sendiri. Bisa terlihat dari koalisi kami yang besar dan beragam. Hanya Pak Prabowo capres yang konsisten mengangkat nilai kerukunan," kata Budisatrio Djiwandono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia memaparkan bahwa pidato Prabowo di CSIS menegaskan kebijakan politik yang akan dilakukan dengan negara tetangga adalah politik bertetangga baik atau "good neighbor policy" apabila ia terpilih menjadi presiden.
"Disampaikan soal good neighbor policy. Sebuah konsep yang mengusung a web of friendship atau jaringan persahabatan, di mana Indonesia akan menjadi teman baik dari negara-negara lain, tak hanya di kawasan, tetapi juga secara umum," tuturnya.
Dia juga mengatakan Prabowo berani mengambil sikap dan menyuarakan perdamaian ketika menyoroti konflik yang sedang terjadi di Palestina-Israel.
Baca juga: Prabowo angkat "Good Neighbor Policy" sebagai arah politik luar negeri
Baca juga: Prabowo ingin ada “fair playing field” dalam perdagangan bebas
"Banyak pihak yang diam melihat anak-anak dan rumah sakit diserang di Gaza. Ini suara yang penting untuk diungkapkan ke dunia internasional. Pak Prabowo mengingatkan soal ini kepada negara Barat atas dasar pertemanan, respek, serta kekaguman, di mana negara Barat adalah panutan banyak pihak dalam beberapa aspek pembangunan negara," ujarnya.
Selain itu, Budi mengatakan bahwa paparan Prabowo juga menegaskan dukungan perdagangan yang bebas dengan negara lain dengan catatan penting yakni harus adanya "level playing field" atau ruang kompetisi yang setara dan mengedepankan prinsip keadilan.
"Indonesia juga mau industri negara kita maju. Lapangan kerja banyak, dan negara lain harus menghargai itu. Prinsipnya adalah saling menghormati. Itu pesan Pak Prabowo yang mengena," ujarnya.
Selain itu, tambah Budi, Prabowo juga sempat menyoroti sulitnya Indonesia mengekspor kopi ke Eropa dan bersuara soal gugatan yang diajukan Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait pelarangan ekspor bijih nikel untuk hilirisasi industri Indonesia.
“Intinya beliau secara keseluruhan mengatakan Indonesia berhak maju seperti negara lainnya di dunia,” ucap dia.
Sebelumnya, Senin (13/11), calon presiden dari KIM Prabowo Subianto mengangkat Kebijakan Bertetangga yang Baik atau Good Neighbor Policy sebagai arah dan strategi politik luar negeri Indonesia jika nantinya diberi mandat sebagai Presiden RI 2024–2029.
Kebijakan tersebut ditawarkan Prabowo berangkat dari tradisi gerakan non-blok yang selama ini dijalankan oleh Indonesia. Ia mengaku tidak ingin mengubah tradisi tersebut karena telah melekat dengan mayoritas Bangsa Indonesia.
"Tradisi ini, saya pikir, saya berkomitmen untuk melanjutkan. Karena bukan hanya tradisi kita saja, itu adalah keinginan mayoritas masyarakat Indonesia dan yang lebih penting adalah demi kepentingan nasional kita," ucap Prabowo saat berpidato dalam forum yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Senin.
Hal tersebut, kata dia, tergambar lewat salah satu sudut pandang Prabowo terkait kebijakan luar negerinya yang memakai perandaian bahwa 1.000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.
“Semua dirangkul dan diajak berteman. Tidak ada eksklusivitas, arogansi, atau mau menang sendiri. Bisa terlihat dari koalisi kami yang besar dan beragam. Hanya Pak Prabowo capres yang konsisten mengangkat nilai kerukunan," kata Budisatrio Djiwandono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia memaparkan bahwa pidato Prabowo di CSIS menegaskan kebijakan politik yang akan dilakukan dengan negara tetangga adalah politik bertetangga baik atau "good neighbor policy" apabila ia terpilih menjadi presiden.
"Disampaikan soal good neighbor policy. Sebuah konsep yang mengusung a web of friendship atau jaringan persahabatan, di mana Indonesia akan menjadi teman baik dari negara-negara lain, tak hanya di kawasan, tetapi juga secara umum," tuturnya.
Dia juga mengatakan Prabowo berani mengambil sikap dan menyuarakan perdamaian ketika menyoroti konflik yang sedang terjadi di Palestina-Israel.
Baca juga: Prabowo angkat "Good Neighbor Policy" sebagai arah politik luar negeri
Baca juga: Prabowo ingin ada “fair playing field” dalam perdagangan bebas
"Banyak pihak yang diam melihat anak-anak dan rumah sakit diserang di Gaza. Ini suara yang penting untuk diungkapkan ke dunia internasional. Pak Prabowo mengingatkan soal ini kepada negara Barat atas dasar pertemanan, respek, serta kekaguman, di mana negara Barat adalah panutan banyak pihak dalam beberapa aspek pembangunan negara," ujarnya.
Selain itu, Budi mengatakan bahwa paparan Prabowo juga menegaskan dukungan perdagangan yang bebas dengan negara lain dengan catatan penting yakni harus adanya "level playing field" atau ruang kompetisi yang setara dan mengedepankan prinsip keadilan.
"Indonesia juga mau industri negara kita maju. Lapangan kerja banyak, dan negara lain harus menghargai itu. Prinsipnya adalah saling menghormati. Itu pesan Pak Prabowo yang mengena," ujarnya.
Selain itu, tambah Budi, Prabowo juga sempat menyoroti sulitnya Indonesia mengekspor kopi ke Eropa dan bersuara soal gugatan yang diajukan Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait pelarangan ekspor bijih nikel untuk hilirisasi industri Indonesia.
“Intinya beliau secara keseluruhan mengatakan Indonesia berhak maju seperti negara lainnya di dunia,” ucap dia.
Sebelumnya, Senin (13/11), calon presiden dari KIM Prabowo Subianto mengangkat Kebijakan Bertetangga yang Baik atau Good Neighbor Policy sebagai arah dan strategi politik luar negeri Indonesia jika nantinya diberi mandat sebagai Presiden RI 2024–2029.
Kebijakan tersebut ditawarkan Prabowo berangkat dari tradisi gerakan non-blok yang selama ini dijalankan oleh Indonesia. Ia mengaku tidak ingin mengubah tradisi tersebut karena telah melekat dengan mayoritas Bangsa Indonesia.
"Tradisi ini, saya pikir, saya berkomitmen untuk melanjutkan. Karena bukan hanya tradisi kita saja, itu adalah keinginan mayoritas masyarakat Indonesia dan yang lebih penting adalah demi kepentingan nasional kita," ucap Prabowo saat berpidato dalam forum yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Senin.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
