Wakil Ketua Komisi I DPR usulkan Panja Netralitas TNI

"Kalau memang berkenan untuk menjaga muruah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI," kata Utut dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut Panja Netralitas TNI diperlukan untuk menjaga kedaulatan NKRI agar tidak terpecah belah akibat adanya potensi intervensi terhadap pimpinan TNI dalam mengawal pelaksanaan pemilu.

"Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan. Oleh karenanya dalam keadaannya. Kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak Kasal orang baik. Ini semua orang baik. Tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu pak," ujarnya.

Merespons usulan tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan akan mendiskusikan lebih lanjut wacana pembentukan Panja Netralitas TNI untuk dimatangkan.

Baca juga: Panglima TNI tekankan 5 poin netralitas prajurit pada Pemilu 2024

Baca juga: Kasad tekankan punya koridor soal netralitas dalam pemilu

"Nanti kami akan diskusikan, tetapi memang semua sepakat pak kalau memang ini (pembentukan Panja Netralitas TNI) untuk NKRI, nanti akan kami buat Panja. Kami akan godok di internal nanti, sekaligus secara mekanisme memilih pimpinan panja dan keanggotaan," kata Meutya yang memimpin jalannya rapat.

Di awal, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan netralitas TNI dalam mengawal pelaksanaan pemilu demi terciptanya stabilitas dan keamanan.

"TNI harus netral. Saya selalu sampaikan kepada jajaran kalau pemilu ini mau damai, sejuk, kuncinya TNI-Polri harus netral dulu. Kalau sudah netral mudah untuk mengendalikan, untuk menjaga keamanan, maupun stabilitas keamanan selama dalam pemilu ini. Jadi ini tidak saya kurang, saya sampaikan pada seluruh jajaran," kata Yudo.

Selain Panglima TNI, Raker Komisi I DPR RI itu digelar bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Rapat tersebut digelar dengan agenda pembahasan kesiapan TNI dalam mendukung pengaman Pemilu 2024, dan rencana kontingensi dalam pengamanan Pemilu 2024 beserta dukungan anggaran.