TNI kerahkan 446.516 personel bantu amankan Pemilu 2024

Dan juga di pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Laut, maupun TNI Angkatan Udara

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan pihaknya akan mengerahkan 446.516 personel untuk membantu pengamanan Pemilu 2024 dari seluruh matra TNI , baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), maupun Angkatan Udara (AU).

"Guna mendukung pelaksanaan operasi pengamanan pemilu, TNI akan mengerahkan personel prajurit TNI sejumlah 446.516 personel," kata Yudo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dari keseluruhan personel tersebut, kata dia, akan dibagi di seluruh tahapan pemilu yang sudah disusun dan direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka membantu Polri mengamankan rangkaian Pemilu 2024.

Yudo mengatakan jumlah personel yang dikerahkan itu akan tersebar pula di seluruh wilayah Indonesia yang ada satuan-satuan TNI, baik di Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Armada (Koarmada), dan Komando Operasi Udara (Koopsud).

"Dan juga di pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Laut, maupun TNI Angkatan Udara," ucapnya.

Baca juga: Dudung nilai TNI wajib netral dan loyal pada pimpinan nasional

Baca juga: Kasad tekankan punya koridor soal netralitas dalam pemilu

Selain menerjunkan personel, Yudo menyebut TNI juga akan menyiagakan alutsista dalam membantu mengamankan Pemilu 2024 yang jumlahnya mengikuti kebutuhan dalam rencana operasi pengamanan pemilu.

"Jadi alutsista yang ada selain untuk pengamanan, nanti juga kita siapkan juga untuk mendukung logistik pemilu. Karena pasti untuk mendistribusikan ke pulau-pulau terluar ini secara rutin setiap pemilu kita biasanya dilibatkan," paparnya.

Yudo mengatakan bahwa TNI telah menganggarkan sebesar Rp450 miliar untuk kebutuhan membantu pengamanan Pemilu pada tahun 2024.

"Dan untuk tahun 2024 TNI sudah mengajukan permohonan anggaran kontingensi sebesar Rp250 miliar kepada Kementerian Pertahanan yang akan digunakan dalam menghadapi kontingensi tahun depan," tuturnya.

Dia menyebut permohonan anggaran kontingensi itu akan digunakan untuk sejumlah kegiatan, di antaranya operasi pertahanan wilayah Papua, operasi SAR, sampai dengan operasi pengamanan VVIP.

Selain Panglima TNI, Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI itu digelar bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Rapat tersebut digelar dengan agenda pembahasan kesiapan TNI dalam mendukung pengaman Pemilu 2024, dan rencana kontingensi dalam pengamanan Pemilu 2024 beserta dukungan anggaran.