Ketua Bawaslu DKI ajak mahasiswa waspadai isu polarisasi jelang pemilu

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha memberikan paparan dalam acara Roadshow Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu DKI Jakarta di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, Kamis (2/11/2023). ANTARA/Mecca Yumna/aa.
Memastikan pemilu ke depan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha berpesan kepada para mahasiswa agar selalu waspada terhadap isu polarisasi jelang Pemilu 2024.

"Misal, kita lihat hari ini ada calon dari UGM. Pak Ganjar dari Hukum. Pak Anies dari Ekonomi. Pak Muhaimin dari FISIP. Nah, kalau seandainya beliau-beliau ini diundang di UGM saja, itu bisa ada tuh yang namanya apa... 'Woh ini dari fakultas kita nih', 'ini alumni kita', bisa terjadi polarisasi antarfakultas di kampus," kata Munandar menjelaskan dalam Roadshow Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Jakarta, Kamis.
.
Dia mengatakan bahwa ada perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai kampanye di kampus. Sebelum diubah oleh Mahkamah Konstitusi (MK), hal semacam itu dilarang.

"Nah, setelah kemarin diubah di MK, bahasanya bukan lagi 'diundang'. Tapi 'diizinkan'. Jadi berubah. Yang tadinya peserta pemilu itu pasif, diundang baru hadir, hari ini peserta pemilu bisa aktif. Dia bisa minta izin," ujarnya menjelaskan.

Menurutnya, apabila rektor mau mengizinkan kampanye di kampus, maka seluruh peserta pemilu harus diizinkan. Oleh karena itu, dia berharap para mahasiswa, termasuk di UNUSIA, untuk dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, guna mencegah hal-hal yang berpotensi menjadi pelanggaran.

Menurutnya, mahasiswa adalah kelompok yang istimewa, karena memiliki idealisme. Dia menilai, idealisme tersebut bisa menuntun mahasiswa dalam melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut dan mengusutnya sampai tuntas.

"Pengalaman kami di Pemilu 2018, 2019 yang lalu, pada saat prosesnya, itu ada pelanggaran. Kemudian ada pelapor. Sedang kita proses. Di tengah jalan, laporan dicabut. Mungkin karena ada tekanan, karena ada intervensi, dan seterusnya, akhirnya enggak bisa kita proses pelanggaran yang terjadi. Tapi kalau ini didapati oleh mahasiswa, saya pikir mahasiswa punya semangat," dia menjelaskan.

Munandar mengatakan, dia berharap kegiatan sosialisasi tersebut bisa memaksimalkan kinerja dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar Pemilu bisa berjalan dengan baik. Dia menilai, Bawaslu tidak bisa melakukan pengawasan sendirian.

"Memastikan pemilu ke depan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mahasiswa, itu bisa menjadi pasukan kita, menjadi pengawas partisipatif," ujarnya.

Baca juga: DKI kemarin, rombongan Anies-Imin hingga FIFA U17 tanpa KRL

Baca juga: Bawaslu DKI: PAN terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu

Baca juga: DPP: Konten lagu "PAN PAN PAN" bukan untuk kampanye
Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
Mahasiswa DKI dilibatkan untuk awasi konten negatif jelang Pemilu 2024 Sebelumnya

Mahasiswa DKI dilibatkan untuk awasi konten negatif jelang Pemilu 2024

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024