JAKARTA (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mendorong masyarakat untuk tidak perlu saling mencaci maki atau menjelek-jelekan satu sama lain karena berbeda pilihan pada Pemilu Serentak 2024.
"Tentukan saja pilihan masing-masing, tidak perlu saling menjelek-jelekan pilihan orang lain. Memilih pemimpin itu hukumnya wajib," kata Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud ditemui usai acara "Mutada Sanawi III" di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan bahwa pesta demokrasi harus menggambarkan tentang kenyamanan dan kegembiraan. Untuk itu, ia meminta masyarakat berfokus pada program-program dari calon presiden dan wakil presiden.
"Jadi yang dilihat adalah program-programnya, jangan menjelek-jelekan dan jangan mengadu domba," kata dia.
Baca juga: MUI: Seruan boikot produk Israel reaksi kekerasan perang
Baca juga: MUI: Gencatan senjata solusi perdamaian Palestina
Ditanya mengenai potensi kampanye hitam yang memainkan isu identitas agama, dia mengatakan masyarakat tidak termakan oleh isu-isu tersebut. Dia juga mengatakan semua agama juga melarang hal-hal yang berkaitan dengan caci maki, adu domba, hingga berita-berita hoaks.
"Semua agama itu melarang bohong, melarang caci maki, berita hoaks, dan adu domba, serta caci maki, dan saling menjelek-jelekan, agama ini menganjurkan jujur dan adil," ujarnya.
Marsudi berharap setiap individu dapat menjaga kenyamanan pemilu untuk tetap menerapkan asas jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif mengawasi kampanye hitam menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Menurutnya, Polri juga perlu tegas menangani berbagai kampanye yang bisa memprovokasi dan memecah belah masyarakat.
Tito menuturkan bahwa kampanye diperbolehkan sepanjang pesan yang dimuat berdasarkan fakta. Sekalipun kampanye tersebut menggambarkan sisi negatif pasangan calon atau peserta Pemilu.
Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memahami peserta pemilu sebelum menentukan pilihannya.
Tito berharap partai politik atau peserta pemilu dapat menggunakan cara-cara yang sesuai aturan dan siap menerima kemenangan maupun kekalahan.
Di lain sisi, Mendagri mendorong Polri agar mampu membaca atau memetakan kerawanan konflik pada Pemilu dan Pilkada 2024.
Polri perlu melakukan langkah-langkah yang tidak hanya bersifat responsif, tapi juga proaktif termasuk dalam menangani kerawanan konflik. Langkah proaktif ini menjadi kunci, termasuk melakukan patroli di dunia maya.*
Baca juga: MUI: Penyaluran bantuan kemanusiaan Palestina dapat gunakan zakat
Baca juga: MUI serukan Presiden Israel diseret ke Mahkamah Pidana Internasional
"Tentukan saja pilihan masing-masing, tidak perlu saling menjelek-jelekan pilihan orang lain. Memilih pemimpin itu hukumnya wajib," kata Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud ditemui usai acara "Mutada Sanawi III" di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan bahwa pesta demokrasi harus menggambarkan tentang kenyamanan dan kegembiraan. Untuk itu, ia meminta masyarakat berfokus pada program-program dari calon presiden dan wakil presiden.
"Jadi yang dilihat adalah program-programnya, jangan menjelek-jelekan dan jangan mengadu domba," kata dia.
Baca juga: MUI: Seruan boikot produk Israel reaksi kekerasan perang
Baca juga: MUI: Gencatan senjata solusi perdamaian Palestina
Ditanya mengenai potensi kampanye hitam yang memainkan isu identitas agama, dia mengatakan masyarakat tidak termakan oleh isu-isu tersebut. Dia juga mengatakan semua agama juga melarang hal-hal yang berkaitan dengan caci maki, adu domba, hingga berita-berita hoaks.
"Semua agama itu melarang bohong, melarang caci maki, berita hoaks, dan adu domba, serta caci maki, dan saling menjelek-jelekan, agama ini menganjurkan jujur dan adil," ujarnya.
Marsudi berharap setiap individu dapat menjaga kenyamanan pemilu untuk tetap menerapkan asas jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif mengawasi kampanye hitam menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Menurutnya, Polri juga perlu tegas menangani berbagai kampanye yang bisa memprovokasi dan memecah belah masyarakat.
Tito menuturkan bahwa kampanye diperbolehkan sepanjang pesan yang dimuat berdasarkan fakta. Sekalipun kampanye tersebut menggambarkan sisi negatif pasangan calon atau peserta Pemilu.
Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memahami peserta pemilu sebelum menentukan pilihannya.
Tito berharap partai politik atau peserta pemilu dapat menggunakan cara-cara yang sesuai aturan dan siap menerima kemenangan maupun kekalahan.
Di lain sisi, Mendagri mendorong Polri agar mampu membaca atau memetakan kerawanan konflik pada Pemilu dan Pilkada 2024.
Polri perlu melakukan langkah-langkah yang tidak hanya bersifat responsif, tapi juga proaktif termasuk dalam menangani kerawanan konflik. Langkah proaktif ini menjadi kunci, termasuk melakukan patroli di dunia maya.*
Baca juga: MUI: Penyaluran bantuan kemanusiaan Palestina dapat gunakan zakat
Baca juga: MUI serukan Presiden Israel diseret ke Mahkamah Pidana Internasional
Pewarta: Erlangga Bregas Prakoso
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
