counter

PDIP Depok menolak menginap di hotel mewah

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta
Ketua DPC PDIP Kota Depok Jawa Barat Hendrik Tangke Alo (kedua dari kiri) usai menyampaikan pengumuman penjaringan cawalkot-cawawalkot Depok di Depok, Senin (2/9/2019). (Megapolitan.antaranews.com/Feru Lantara)
Kami telah mengambil sikap, semua anggota dewan dari PDIP tidak akan menggunakan fasilitas menginap di hotel mewah tersebut.
Depok (ANTARA) - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Jawa Barat Hendrik Tangke Alo menegaskan, pihaknya menolak untuk menginap di hotel mewah Jalan Margonda terkait dengan akan dilantiknya 50 anggota DPRD Depok pada Selasa, 3 September 2019.

"Kami telah mengambil sikap, semua anggota dewan dari PDIP tidak akan menggunakan fasilitas menginap di hotel mewah tersebut," katanya, di Depok, Senin.

Sebanyak 50 anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok periode 2019-2024 dengan anggaran Rp600 juta menginap di hotel mewah tersebut dan sudah dianggarkan oleh sekretaris dewan. Pelantikan anggota DPRD Depok akan dilakukan di Gedung DPRD Depok di Grand Depok City.

"Kami sangat menyayangkan jika dana yang digelontorkan dari APBD terlalu besar," kata Hendrik yang juga Ketua DPRD Depok.
Baca juga: Anggota DPRD terpilih tetap dilantik walaupun dipecat partai

Hendrik juga mengatakan rincian anggaran Rp600 juta tidak mengetahui secara pasti, karena itu adalah kewenangan sekretaris dewan.

"Saya menghormati keputusan sekretaris dewan, tetapi saya menginstruksikan menolak menggunakan fasilitas hotel," katanya pula.

Hendrik juga tidak mengetahui secara pasti berapa anggaran yang digunakan pada pelantikan anggota DPRD periode sebelumnya. "Saya tak ingat lagi berapa anggaran sebelumnya," ujarnya.

Namun, pada tahun lalu pihaknya juga tidak menginap di hotel. "Kami hanya datang pagi kumpul di hotel ikut protokolernya, kemudian berangkat sama-sama," ujarnya lagi.
Baca juga: PDIP raih 11 kursi DPRD Depok

Ia menyarankan agar proses pelantikan ini cukup dilakukan secara sederhana, biaya pelantikan anggota dewan sebesar itu sebaiknya dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat untuk kepentingan umum.

"Lebih baik dananya untuk membangun jalan atau bantuan biaya sekolah anak yang tidak mampu," katanya lagi.

Namun, lanjut Hendrik, jika hanya sekadar untuk berkumpul berangkat dari sana, atau bersama-sama menjadi bagian dari pelantikan tentunya tidak menjadi masalah.
Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
Jalan panjang mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen Sebelumnya

Jalan panjang mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen

Rapat bahas Peraturan KPU Pilkada 2020 Selanjutnya

Rapat bahas Peraturan KPU Pilkada 2020