counter

Sidang Pileg, MK tolak gugatan dua caleg Gerindra

DKPP rehabilitasi ketua KPU - Bawaslu terkait Bupati Mandailing Natal
Suasana sidang pembacaan putusan perkara sengketa hasil Pileg 2019 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Jakarta. Sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara sengketa hasil Pileg 2019, mulai Selasa (6/8) hingga Jumat (9/8). (ANTARA / Maria Rosari)
Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan dua calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra, atas nama Maksum Ramli dan Ahmad Mutakhir Latoa.

Kedua pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Baca juga: MK perintahkan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pegunungan Arfak

Baca juga: Sidang Pileg, permohonan caleg Gerindra Kalbar dikabulkan sebagian

Baca juga: Sidang Pileg, dalil pengurangan suara PKS tidak terbukti

Baca juga: Sidang Pileg, MK bantah seluruh dalil permohonan caleg Golkar Kaltim


"Amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis.

Mahkamah menilai permohonan kedua caleg ini tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Sebelumnya Maksum Ramli dalam permohonannya menyatakan keberatan atas rekomendasi Panwascam Lasusua supaya penyelenggara Pemilu melakukan pemungutan suara ulang di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua.

Rekomendasi pemungutan suara ulang tersebut diberikan, dengan alasan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan memilih milik orang lain.

Maksum selaku pemohon merasa pemungutan suara ulang ini akan merugikan pihaknya yang sudah memperoleh 964 suara pada saat Pemilu Legislatif 2019 di Dapil Kolaka Utara 1.

Pemohon dalam keterangannya juga menyatakan sudah menyampaikan surat keberatan kepada KPU Kolaka Utara.

Sementara Ahmad Mutakhir Latoa mendalilkan soal selisih suara dengan rekan satu partainya, sesama caleg Partai Gerindra di daerah pemilihan Muna 6, Muhammad Ilham Tang.

Terkait dengan dalil pemohon, Mahkamah menyatakan pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, misalnya di tempat mana saja terjadi penggelembungan suara Muhammad Ilham Tang.

Peneliti LIPI: evaluasi pemilu serentak demi demokrasi yang lebih baik

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
MK perintahkan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pegunungan Arfak Sebelumnya

MK perintahkan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pegunungan Arfak

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta Selanjutnya

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta