Prabowo kunjungi Ponpes Cipasung bahas UU Pesantren
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren saat melakukan kunjungan, pada ...
pemilu.antaranews.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%
Tag: uu-ruzhanul-ulum
Jurnalis dan pentingnya kalkulasi dampak hoaks di tahun politik
Ada pesan penting untuk para wartawan/jurnalis di republik ini terkait maraknya berita hoaks, terutama di tahun politik menuju Tahun 2024 atau ...
Pelaporan dugaan kolusi dan nepotisme atas putusan MK
Pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick S. Paat (tengah) menunjukkan surat bukti pelaporan dugaan kolusi dan ...
Akademisi sarankan pemerintah revisi UU pemilihan kepala daerah
Akademisi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah memberi masukan kepada pemerintah untuk merevisi ...
Pasek harapkan senator terpilih serius perjuangkan UU Provinsi Bali
Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika mengharapkan para senator terpilih hasil Pemilu 2019 dari Pulau Dewata lebih serius memperjuangkan Rancangan ...
Sidang MK, Denny: MK seharusnya tidak dibatasi UU
Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) ...
Presiden sebut pemilu perlu dievaluasi
Presiden Joko Widodo memandang perlu pemerintah dan DPR RI mengevaluasi Pemilihan Umum 2019. "Jadi, 'policy' di KPU. Akan ...
Penyelesaian gugatan pilpres harus mengacu UU Pemilu dan Peraturan MK
Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN Juri Ardiantoro mengatakan penyelesaian gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan pasangan ...
Berita menarik hukum, dari MK soal UU Pemilu hingga napi Lapas Langkat
Kemarin, Senin (20/5), hingga Selasa dini hari, ada beberapa berita hukum yang masih menarik untuk dibaca antara lain penegasan MK yang menilai UU ...
MK nilai UU Pemilu sudah beri kepastian hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu terkait jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
