Tag: uu omnibus law

Pengamat sebut Omnibus Law dapat pengaruhi investor asing

Pengamat dan research associate dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Zulfikar Rakhmat, menyebut rancangan ...

Penyerahan draf Omnibus Law ke DPR diundur hingga Januari 2020

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa penyerahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan yang rencananya diserahkan ke ...

Pemerintah tetapkan 127 anggota Satgas Omnibus Law

Pemerintah menetapkan 127 anggota Satuan Tugas (Satgas) Bersama Pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Law yang terdiri dari perwakilan ...

Pemerintah gandeng KAHMI sosialisasikan RUU Omnibus Law

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menggandeng Korps Alumni HMI (KAHMI) untuk sosialisasi Rancangan Undang-Undang Omnibus ...

Pemerintah masih bahas isu-isu ketenagakerjaan untuk masuk Omnibus Law

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa isu-isu ketenagakerjaan seperti upah, pesangon, dan izin tenaga kerja ...

Pemerintah revisi 1.000 pasal lebih dalam Omnibus Cipta Lapangan Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah merevisi 82 Undang-Undang (UU) dan 1.194 pasal dalam Rancangan ...

Wamenlu: Perusahaan AS berkomitmen investasi lebih besar di RI

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia berkomitmen ...

Menkeu: Investasi perlu tumbuh dua digit untuk capai ekonomi 7 persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa sektor investasi harus tumbuh dua digit agar perekonomian dapat mencapai 7 persen ...

Omnibus law, Menko Polhukam segera bahas dengan Menkumham

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD segera membahas tentang omnibus law dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ...

Pakar: konsep "Omnibus Law" perlu lembaga Pusat Legislasi Nasional

Pakar Hukum Tata Negara Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. memandang perlu suatu Badan Khusus Pusat Legislasi Nasional yang kredibel dan kapabel untuk ...