Kemendagri perkuat desa demi tekan laju urbanisasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya memperkuat desa untuk menekan laju urbanisasi. Saat ini pemerintah telah ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya memperkuat desa untuk menekan laju urbanisasi. Saat ini pemerintah telah ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya memperkuat ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menitipkan pesan bahwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) merupakan salah satu jantung ...
Plh. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman menjelaskan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan ...
Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Hani Syopiar Rustam mengingatkan Dinas Dukcapil ...
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah (pemda) ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pj. Gubernur Aceh Safrizal ZA mengoptimalkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian melantik Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri, Dr Safrizal sebagai Pj Gubernur ...
Puluhan aktivis, mahasiswa, masyarakat sipil, hingga guru besar menyerahkan karangan bunga sebagai bentuk dukungan kepada Mahkamah Konstitusi. Omi ...
Pakar hukum administrasi negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Abdul Aziz Nasihuddin mengatakan bahwa semua pihak harus mengikuti ...
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dijadwalkan memimpin rapat paripurna soal pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas ...
Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Johanes Tuba Helan mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat ...
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai hasil pembahasan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas ...
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) W. Riawan Tjandra menilai revisi UU Pilkada yang dipaksakan oleh Badan Legislasi DPR ...
Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yance Arizona mengatakan keputusan Badan Legislasi DPR RI yang menyepakati untuk mengikuti aturan ...