Tag: sanksi administrasi

DKI siap bahas KUA-PPAS nonstop

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk ...

Warga tidak mampu bayar iuran BPJS segera ditanggung negara

Warga miskin dan tidak mampu membayar iuran peserta BPJS Kesehatan bisa segera ditanggung oleh negara dengan mengalihkannya menjadi peserta segmen ...

UMP 2020 akan naik 8,51 persen sesuai edaran Menaker

Upah Minimum Provinsi 2020 akan naik sebesar 8,15 persen, hal itu merujuk surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 pada ...

Pedagang jual semen mahal di NTB terancam sanksi cabut izin usaha

Para pedagang bahan bangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berani menjual semen dengan harga mahal dengan keuntungan di atas standar harga ...

Pemkot Bekasi hapus denda PBB untuk percepat penerimaan pendapatan

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menghapus denda piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2019 untuk mempercepat ...

Cegah korupsi, Pemkot Malang terapkan layanan pajak berbasis daring

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menerapkan layanan pajak berbasis dalam jaringan (daring) atau "online" demi mencegah terjadinya korupsi ...

Cara Pemkab Boyolali tangani penunggak PBB-P2

Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mengeluarkan kebijakan baru dengan menggratiskan denda kepada masyarakat yang menunggak membayar Pajak ...

Serikat Pekerja Nasional tuntut pembubaran BPJS Kesehatan

Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang tergabung dalam aksi buruh di DPR/MPR menyampaikan tuntutan agar BPJS Kesehatan dibubarkan karena defisit ...

Motivasi wajib pajak, Sleman hapus denda tunggakan PBB

Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ...

Sembilan perusahaan tersangka Karhutla telah inkrah

Sebanyak sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan ...

Greenpeace desak sanksi signifikan korporasi penyebab karhutla

Aktivis lingkungan dari Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi yang signifikan kepada korporasi yang terbukti menyebabkan ...

Atasi Karhutla, Tjahjo minta kepala daerah tidak dinas luar

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar guna mengatasi dan mengantisipasi kebakaran ...

Warga Jakpus belum mengetahui keringanan pajak untuk PKB dan BBN-KB

Masyarakat wilayah administratif Jakarta Pusat masih banyak yang belum mengetahui adanya keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi pajak ...

Tarik Pajak, BPRD Jakarta target pendapatan Rp44,180 triliun

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin menyatakan optimis untuk mencapai target pendapatan pajak ...

PBNU serukan cabut izin perusahaan pembakar hutan

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mendesak pemerintah untuk mencabut izin perusahaan pembakar hutan. "Cabut izin ...