F-PPP bantah tarik ulur kepentingan Prolegnas 2021 belum disahkan
Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi membantah adanya tarik ulur kepentingan fraksi-fraksi di DPR terhadap beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), ...
Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi membantah adanya tarik ulur kepentingan fraksi-fraksi di DPR terhadap beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), ...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap kementerian yang dipimpinnya bisa terus menjaga performa pertanggungjawaban keuangan dengan meraih 15 ...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta media "mainstream" atau arus utama untuk tetap menjaga kualitas pemberitaan meski menghadapi ...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menginstruksikan delapan sasaran kinerja 2021 untuk jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. Yasonna dalam ...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meminta seluruh insan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menyelaraskan pola pikir serta ...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut kesepakatan terkait 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ...
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan 33 Rancangan Undang-Undang program legislasi nasional (RUU Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat ...
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan surat presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan ...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap proses penyusunan rancangan undang-undang (RUU) program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ...
Terdapat beberapa berita politik kemarin (Senin, 23/11) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, yakni pelanggaran protokol ...
Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly mengusulkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) baru untuk dimasukkan dalam Program ...
Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Agtas, mengusulkan pemindahan sejumlah Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ke ...
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Benny Riyanto mengatakan bahwa hasil evaluasi capaian program legislasi ...
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Indonesia perlu memiliki Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama, bukan hanya untuk lindungi tokoh Agama ...
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan sebanyak 8 dari 9 ...