DPR katakan studi banding ke luar negeri untuk komparasi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Tjatur Sapto Edy, mengatakan anggota dewan melakukan studi banding ke luar negeri untuk melakukan komparasi, ...
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Tjatur Sapto Edy, mengatakan anggota dewan melakukan studi banding ke luar negeri untuk melakukan komparasi, ...
Anggota Komisi III DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Rusia dan Prancis untuk mencari masukan guna menyempurnakan Rancangan Undang-Undang ...
Nahdlatul Ulama melalui badan otonomnya Pencak Silat Pagar Nusa, mendukung dimasukkannya kejahatan santet dalam Rancangan Undang-Undang Kitab ...
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertekad menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ...
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai bahwa pemberlakuan "Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang ...
Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta berpendapat, pasal-pasal yang mengatur tentang perzinahan, ...
Wakil Ketua Dewan Pers, Sabam Leo Batubara, menyatakan, negara Indonesia masih menganut politik hukum yang mengkriminalkan pers. "Hal itu bisa ...
Pers jangan gamang kritik penguasa karena perbedaan antara pencemaran dan kritik `sekulit bawang`, bisa ditarik-tarik seperti karet. Bersihar ...
Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, pada Jumat (11/4) sore waktu setempat, mengesahkan laporan kelompok ...
Penegak hukum seharusnya tidak ragu-ragu menghentikan kasus yang melibatkan kalangan pers apabila kasus tersebut tidak mempunyai cukup bukti, kata ...
Sekretaris Komisi Hukum Nasional yang juga terlibat dalam tim revisi KUHP, Mardjono Reksodiputro mengatakan, draf revisi KUHP memperlunak ketentuan ...
Wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang didegungkan pemerintah belakangan ini sangat berpotensi mengancam kebebasan ...
Perluasan wilayah tindak pidana terhadap agama (penodaan agama) dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai ...
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal 134, 136 bis, dan 137 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan terhadap Presiden tidak ...
Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Nasional sudah rampung, begitu juga seluruh ...