Pakar: RUU KUHP harus segera disahkan asalkan penuhi empat pendekatan
Sejumlah pakar hukum memandang perlu pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU ...
pemilu.antaranews.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%
Tag: ruu kuhp
Merawat fasilitas umum tanggung jawab siapa ?
Arus lalu lintas di persimpangan Jalan Ahmad Dahlan Kota Padang sempat semrawut, hingga membuat sejumlah pengendara terjebak di tengah simpang ...
Analis: Jangan terburu-buru tuduh pengkritik hina presiden
Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menegaskan mengkritik presiden dalam negara demokrasi adalah hal biasa sehingga jangan ...
Perlu jaga keharmonisan antara KUHP dan UU khusus
Pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) diharapkan selesai pada tahun ini. Jangan sampai ...
Pakar ingatkan pidana umum dan khusus perlu diatur dalam RUU KUHP
Pakar hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Jawade Hafidz memandang perlu mempertahankan aturan mengenai pidana umum dan ...
Akademikus: Terlalu banyak aturan korupsi tak efektif penerapannya
Ketua Prodi Doktor Hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Profesor Faisal Santiago menyatakan terlalu banyak aturan mengenai pemberantasan ...
Eva: Aturan penodaan bendera dalam RUU KUHP "overregulation"
Mantan anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari menilai aturan penodaan terhadap bendera negara dalam RUU KUHP overregulation (regulasi ...
Kearifan lokal perlu jadi pertimbangan dalam pembahasan RUU KUHP
Pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan kearifan lokal ketika membahas kembali Rancangan Undang-Undang tentang Kitab ...
Pakar minta pasal pidana pengibar bendera kusam dicabut
Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad meminta pasal pidana untuk pengibar bendera Merah Putih kusam dicabut, dari Rancangan Kitab ...
Pakar: Pasal 235 RUU KUHP pertegas pidana penghinaan bendera negara
Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai rumusan Pasal 235 Rancangan Undang-Undang Kitab ...
Pakar: Pasang bendera ketika bangun rumah jangan dipidana
Pakar hukum dari Unissula Semarang Jawade Hafidz mengingatkan pembuat undang-undang jangan memasukkan ketentuan larangan pasang bendera Merah Putih ...
Pakar: Mengibarkan bendera kusam tak perlu diatur dalam RUU KUHP
Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago mengatakan pasal penodaan terhadap bendera negara, khususnya mengibarkan bendera ...
Eva: Pasal penodaan bendera negara jangan sumbat nasionalisme seniman
Direktur Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari, menyatakan, pasal penodaan terhadap bendera negara dalam RUU KUHP jangan sampai menyumbat ...
Tidak usah terburu-buru bahas RUU KUHP tetapi target harus jelas
Tidak usah terburu-buru dalam pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), tetapi target waktu ...
Pakar hukum: Rumusan pasal santet perlu dihapus dari RUU KUHP
Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai rumusan pasal yang berkaitan dengan kekuatan gaib atau ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
