Ombudsman nilai surat edaran THR Kemnaker multitafsir
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai surat edaran (SE) nomor M/6.HK.04/IV/2021 terkait tunjangan hari raya (THR) keagamaan yang dikeluarkan ...
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai surat edaran (SE) nomor M/6.HK.04/IV/2021 terkait tunjangan hari raya (THR) keagamaan yang dikeluarkan ...
Anggota Ombudsman Republik Indonesia menyusun pedoman untuk pengawasan impelementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja demi ...
Pembangunan daerah berlandaskan prinsip berkelanjutan dengan keberimbangan antarpilar yakni ekonomi unggul, lingkungan lestari, sosial inklusif, dan ...
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) memberikan masukan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ...
Pengamat Hukum Universitas Parahyangan, Prof Dr Asep Warlan Yusuf SH MH, mengatakan langkah yang dilakukan sejumlah pedagang tradisional wilayah Kota ...
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng menyarankan Pemerintah Pusat agar melibatkan pemerintah ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan memberikan tindakan tegas terhadap pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah (perda) yang ...
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah lantaran bupati dan birokratnya memiliki ...
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan Banda Aceh dan Sofifi, Maluku Utara merupakan dua wilayah yang menduduki peringkat ...
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan Kota Palu merupakan daerah dengan peringkat teratas dari sisi persoalan pungutan ...