Legislator: pilkada dengan sistem satu paket masih diinginkan
Pemilihan kepala daerah secara langsung dengan sistem satu paket, yakni calon kepala daerah berpasangan dengan calon wakilnya masih diinginkan oleh ...
Pemilihan kepala daerah secara langsung dengan sistem satu paket, yakni calon kepala daerah berpasangan dengan calon wakilnya masih diinginkan oleh ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menjelaskan tujuh poin revisi Undang-Undang Pilkada yang telah disepakati Panitia Kerja di Komisi II DPR ...
Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya mengumpulkan 12 petinggi partai politik untuk menyosialisasikan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor ...
Komisi Pemilihan Umum menunda penetapan peraturan terkait pemilihan gubernur, bupati dan wali kota meskipun Presiden Joko Widodo telah mengesahkan ...
Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau terancam ditunda karena sampai sekarang belum diketahui dengan pasti anggaran untuk penyelenggara ...
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunggu peraturan terkait apakah akan ada atau revisi Undang-Undang Nomor ...
Menteri Sekretariat Negara (Mensekneg), Pratikno, mengatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang mengenai Pemilihan Gubernur, ...
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengusulkan hal-hal yang harus direvisi dalam UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ...
Pimpinan DPR berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) soal undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang saat ini dalam proses ...
Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali ...
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Belanda meminta Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI pada 22 Oktober mendatang, mengupayakan ...
Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Johanes T Helan, mengatakan, hanya Mahkamah Konstitusi yang bisa membatalkan revisi ...
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pilkada belum ada titik terang ...