Komnas Perempuan minta hapus pasal rugikan perempuan di Qanun Jinayat
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani meminta dua pasal dalam Qanun Jinayat yang merugikan perempuan agar dihapuskan, yaitu pasal tentang perkosaan ...
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani meminta dua pasal dalam Qanun Jinayat yang merugikan perempuan agar dihapuskan, yaitu pasal tentang perkosaan ...
Lahir di daerah yang berjuluk Serambi Mekkah dengan segala ketentuan syariat islam belum menjamin terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ...
Sejumlah berita humaniora sepekan yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari vaksin lengkap dan negatif COVID-19 jadi syarat bebas karantina PPLN ...
Sejumlah berita humaniora yang memperoleh perhatian pembaca pada Jumat (25/3) serta masih menarik untuk disimak hari ini mulai dari vaksinasi anak di ...
Komnas Perempuan meminta Mahkamah Agung untuk menggunakan peluang revisi Qanun Jinayat yang kini tengah bergulir di Aceh dengan memberikan ...
Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh mencatat bahwa kasus kekerasan seksual maupun fisik terhadap anak di Kota Banda mengalami penurunan pada 2021 ini ...
Ketua Komisi VI DPR Aceh Tgk Irawan Abdullah meminta pemerintah untuk lebih memperluas cakupan sosialisasi qanun-qanun yang berhubungan dengan ...
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ...
Kantor Staf Kepresidenan mendukung upaya advokasi untuk perubahan atau revisi Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan ...
Bakal Calon Gubernur Aceh priode 2017-2022 Irwandi Yusuf menyatakan optimistis pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan berjalan ...
Pemerintah Aceh sedang menyusun kurikulum pendidikan Islami sebagai salah satu upaya mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara menyuluruh (kaffah) ...
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan upaya percepatan penyelesaian rancangan peraturan pemerintah (PP) yang tertunda sejak ...
Pembahasan terkait polemik Qanun (Perda) Aceh Nomor 3 Tahun 2013, antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Pemprov Aceh, diperpanjang 90 hari ...
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) MPR M Lukman Edy mengusulkan agar dilakukan sedikit perubahan atas bendera resmi pemerintah daerah Aceh yang ...
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan evaluasi qanun tentang bendera dan lambang Aceh masih dalam proses."Kami sudah mengevaluasi qanun ...