pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Tag: pp pengupahan

UMK Palu 2016 Rp. 1,9 juta

Upah Minimum Kota (UMK) Palu tahun 2016 ditetapkan senilai Rp 1,9 juta ungkap Kepala Bidang Industrial dan Hubungan Kerja Dinsosnaker Kota Palu, ...

Menaker: daerah harus konsisten gunakan PP Pengupahan

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta kepala daerah di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota untuk konsisten menggunakan Peraturan ...

DPR minta pemerintah tunda penerapan PP Pengupahan

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta pemerintah menunda penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan."PP Pengupahan justru ...

UMP Kalsel naik menjadi Rp2.085.050

Upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Selatan tahun 2016 akhirnya diputuskan naik sekitar 11,5 persen dari sebelumnya Rp1.870.000 menjadi ...

Rieke desak pemerintah cabut Permenaker 35/2015

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 yang menghapuskan kewajiban ...

UMK Yogyakarta rata-rata naik 11,5 persen

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan rata-rata upah minimum kabupaten/kota 2016 di daerah setempat mengalami ...

Pemkot Tanjungpinang tetap gunakan UMK Rp2,1 juta

Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau tetap menggunakan upah minimum tahun 2016 sebesar Rp2.179.825, meski mendapat penolakan dari Federasi ...

Anggota DPR: pemerintah perlu tinjau ulang PP Pengupahan

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati mengemukakan pemerintah perlu meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 ...

DPR akan evaluasi PP Pengupahan

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyatakan pihaknya akan mengevaluasi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ...

Aspek Indonesia: PP Pengupahan kebiri hak pekerja

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah ...

Wapres: pembahasan PP Pengupahan libatkan perwakilan buruh

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah melibatkan buruh. "Semua ...

Wapres Kalla nyatakan pemerintah tidak ingin hanya sejahterakan buruh

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tujuan Pemerintah tidak hanya ingin menyejahterakan kehidupan buruh, tetapi juga menyediakan lapangan kerja ...

Buruh Jakarta tolak UMP Rp3,1 juta/bulan

Para buruh Jakarta menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp3,1 juta per bulan yang sudah ditetapkan hari Jumat, karena upah tersebut tidak sesuai ...

Buruh mulai bergerak menuju Istana Negara

Massa buruh mulai bergerak dari Patung Kuda di Jalan Thamrin menuju Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, untuk kembali ...

Buruh menginap di sekitar Monas hingga PP Pengupahan dicabut

Sekitar 50 ribu buruh mengancam akan menginap di sekitar Istana Kepresidenan hingga PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dicabut, mengingat ...