Yusril: Majelis hakim keliru putuskan tunda pemilu 2024
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menunda Pemilu 2024 merupakan ...
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menunda Pemilu 2024 merupakan ...
Analis politik dari Universitas Diponegoro Dr. Teguh Yuwono menilai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU Republik ...
Peneliti Bidang Hukum lembaga penelitian kebijakan publik The Indonesian Institute (TII), Galang Taufani, menilai hakim Pengadilan Negeri Jakarta ...
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP tetap mendukung Komisi Pemilihan Umum RI untuk melanjutkan proses ...
Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Zulkifli Atjo mengatakan putusan dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil ...
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Pemilu ...
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) ...
Akademisi dari Universitas Pakuan Bogor Andi Asrun menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima salah karena ...
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilu karena ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU sebagai pihak ...
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan ...
Koordinator Tim Hukum Fadel Muhammad, Dahlan Pido mengingatkan Pimpinan MPR RI untuk tidak terburu-buru mengganti Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua ...
Senator Fadel Muhammad menggugat Pimpinan DPD RI atas kerugian imateriel senilai Rp200 miliar karena memberhentikan dirinya dari jabatan ...
Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, untuk pertama kalinya menghadiri pertemuan Komite ...
Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam waktu dekat akan segera meluncurkan aplikasi AHU Kurator dan ...