Kandungan lokal jadi syarat investasi industri
Undang Undang Nomor 3/2014 tentang Perindustrian, khususnya terkait penggunaan kandungan lokal, tidak menutup kemungkinan akan mendorong pengaturan ...
Undang Undang Nomor 3/2014 tentang Perindustrian, khususnya terkait penggunaan kandungan lokal, tidak menutup kemungkinan akan mendorong pengaturan ...
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan pihaknya mengupayakan agar Pemerintah Pusat dapat segera menerbitkan seluruh turunan Undang Undang ...
Pemerintah tengah menyusun peraturan presiden yang merombak lagi Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas)."Perpres baru ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) baru tentang penyelesaian ganti rugi akibat semburan Lumpur ...
Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) karena Perpres 13/2010 tentang ...
Komisi VII DPR meminta pemerintah segera melakukan pembatasan pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar. Ketua Komisi VII ...
Pemerintah merevisi aturan yang menetapkan pengguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kata Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya ...
Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk menggantikan Perpres No 14 Tahun 2007 tentang penanganan semburan Lapindo yang terjadi ...
Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk menggantikan Perpres No 14 Tahun 2007 tentang penanganan semburan Lapindo yang terjadi ...
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) minta warga tiga desa yakni Desa Besuki, Pejarakan dan Kedungcangkring agar terus berkoordinasi terkait ...
Revisi Perpres 14/2007 soal Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sudah diserahkan kepada Sekretariat Kabinet untuk ditandatangani Presiden ...
Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 dan 77 Tahun 2007 tentang usaha tertutup dan usaha terbuka dengan persyaratan, dinilai akan semakin ...
Pemerintah akan mengurangi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk menarik investor di dalam maupun luar negeri seiring pengesahan Undang-Undang ...