Mahfud MD: Kegentingan dalam perppu hak subjektif Presiden Jokowi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai kondisi kegentingan yang dibutuhkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai kondisi kegentingan yang dibutuhkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Undang-undang Nomor 32 Tahun ...
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menjadi jalan keluar terakhir ...
ANTARA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meminta publik tidak memaksa Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti ...
Mahasiswa melakukan aksi anarkis dan coret-coret gedung DPRD Sumatera Barat selepas melakukan orasi menyampaikan tuntutan mereka menolak beberapa RUU ...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak menyetujui usulan sejumlah pihak mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ...
Ribuan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menolak Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi dan Rancangan Undang-Undang Kitab ...
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Gerindra Desmond J. Mahesa mengatakan sudah menugaskan Ketua Badang ...
Lebih dari 1.500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Banyumas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas menggelar demo untuk ...
Lebih seribu mahasiswa dari berbagai kampus mendesak DPRD Provinsi Kepulauan Riau menolak pelemahan KPK di ruang rapat paripurna, Senin. Keinginan ...
Polisi memasang kawat berduri di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin. Kawat berduri itu dipasang persis di pelataran ...
Beberapa berita politik kemarin (Minggu 22/9) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, mulai dari kemunculan spanduk ...
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ...
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan pengesahan UU KPK yang baru disetting untuk mendorong ...
Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai penerbitan Peraturan Pemerintah ...