Tag: perludem

Titi: MA bisa prioritaskan permohonan uji materi PKPU

Pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Agung bisa memprioritaskan permohonan uji ...

Koalisi masyarakat sipil ajukan JR Pasal 8 ayat 2 PKPU No.10/2023

Koalisi organisasi dan masyarakat sipil, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, mengajukan uji materi (judicial review/JR) Pasal 8 ayat (2) ...

Titi: LPSDK instrumen untuk cek akuntabilitas dana kampanye

Pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menilai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) adalah ...

Komnas HAM: Hak kelompok rentan masih terabaikan dalam Pemilu

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin P Siagian menyatakan bahwa banyak hak dari kelompok rentan yang masih terabaikan di ...

Titi: Penerimaan uang elektronik harus masuk rekening dana kampanye

Pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan penerimaan sumbangan dalam bentuk uang elektronik ...

Koalisi sipil audiensi dengan MK terkait PKPU pencalegan eks koruptor

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melakukan audiensi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan anggota legislatif (caleg) ...

LHKPN sebagai alat kontrol kewajaran harta wakil rakyat

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) seyogianya menjadi salah satu persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada pemilihan ...

Ketua DPR dukung keterwakilan perempuan di lembaga legislatif

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mendukung peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga ...

Perludem: Platform medsos bertanggung jawab atasi disinformasi pemilu

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan bahwa pihak platform media sosial (medsos) ...

Akademikus: Pemilu 2024 harus berkepastian dan terukur

Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus berkepastian dan ...

Guru Besar UI: KPU harus percaya diri tetap revisi PKPU 10/2023

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Valina Singka Subekti mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa penyelenggara pemilihan umum ...

Kuasa Hukum: Tak mungkin sistem pemilu diubah saat tahapan berlangsung

Kuasa hukum pihak terkait Heru Widodo untuk perkara nomor 114/PUU-XX/2022 mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk mengubah sistem ...

Emak-emak langsung bertindak ketika aturan hambat kuota perempuan

Pada tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif, baik DPR RI, DPD RI, maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota, sejak 1 Mei hingga Minggu ...

Kaukus perempuan politik Kalbar nilai PKPU baru batasi hak perempuan

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KKPI) Provinsi Kalimantan Barat Angeline Fremalco menilai Komisi Pemilihan Umum  (KPU) telah ...

Desakan revisi PKPU 10/2023 demi terpenuhinya keterwakilan perempuan

Merendahkan standar keterwakilan akibat sulitnya partai politik memenuhi kuota minimal pencalonan anggota legislatif perempuan bukanlah sebuah ...