Kementerian-lembaga diminta laksanakan Inpres soal PLBN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Inpres Nomor ...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Inpres Nomor ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja ...
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri merampungkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo memberikan kuliah umum di Kampus IPB, ...
Realisasi pengelolaan perbatasan negara tahun 2017 telah mencapai angka 90,57 persen. Pencapaian ini adalah hasil dari dibangunnya 7 pos lintas batas ...
Sejumlah kepala negara dalam sambutannya pada Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja sama Islam (KTT OKI) tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ...
Pemerintah Indonesia segera mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh yang hingga saat ini jumlahnya terus bertambah. ...
Menteri Luar Negeri RI retno LP Marsudi meminta pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan ...
Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, menjelaskan berbagai permasalahan perbatasan negara pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan ...
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pengelolaan daerah perbatasan tidak hanya bisa dilakukan dengan pembangunan fisik, namun juga perlu ...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) perlu diperkuat kelembagaannya ...
- Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu Indonesia - Malaysia di Kecamatan Badau wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat ...
Presiden Joko Widodo mengatakan Kalimanatan Barat merupakan provinsi yang berhadapan langsung dengan negara tetangga dan memiliki panjang perbatasan ...
Rapat paripurna DPR menyetujui UU Perjanjian Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di bagian timur Selat ...
Komisi II DPR RI sarankan adanya kementerian khusus menangani wilayah perbatasan berkaitan dengan perlunya pengelolaan pembangunan secara maksimal ...