Pemprov Banten raih opini WTP BPK delapan kali berturut-turut
Pemerintah Provinsi(Pemprov) Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ...
Pemerintah Provinsi(Pemprov) Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu terhitung mulai 29 Februari 2024 kembali melakukan penarikan pajak dan retribusi ...
Badan Strategi Kebijakan Dalam Neger (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan dan asistensi penguatan strategi kebijakan secara langsung ...
Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui ...
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak mendesak Pemerintah Provinsi DKI tidak menerapkan pemeringkatan kesejahteraan (desil) dalam ...
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono tak pernah menginstruksikan pemangkasan atau pemotongan anggaran ...
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat, penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi ...
Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai upaya meningkatkan ...
Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 dari ...
Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendorong terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan terpercaya di daerahnya. Adhy Karyono ...
Pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Lampung sepakat menggunakan digitalisasi transaksi pembayaran melalui retribusi elektronik atau e-Retribusi ...
Dua wilayah pemerintahan yakni Kota dan Kabupaten Bekasi membuka wacana melakukan tukar guling atau ruislag aset dengan skema menukar lahan kabupaten ...
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta pengelolaan dana hibah dari Pemprov Jabar tahun 2024 dijalankan secara efektif dan ...
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah mengatakan berkas tersangka tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah senilai Rp29,3 miliar lebih ...
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau kepada seluruh provinsi ...