DKPP memutus 198 perkara etik selama 2025, Jabar tertinggi
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan telah memutus 198 perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang ...
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan telah memutus 198 perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang ...
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong penguatan kerangka hukum penyelenggaraan pemilu, salah satunya ...
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menilai sistem pemilu saat ini sebagai kompetisi yang cukup liberal dan penuh permasalahan tersendiri. ...
Ketua DPR RI Puan Maharani enggan menanggapi soal isu koalisi permanen karena saat ini Indonesia masih dalam suasana berduka akibat bencana yang ...
Komisi II DPR RI mengungkapkan telah menjadi komisi yang paling banyak menghasilkan undang-undang selama tahun 2025 dibandingkan komisi-komisi ...
Bencana banjir dan longsor di Sumatra kembali menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi kegagalan struktural dalam mengelola sumber daya alam. ...
Ketua Kosgoro Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alain Niti Susanto, dipercaya untuk memimpin dewan DPD Partai Golkar NTT Periode 2025-2030. ...
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih ...
Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan memiliki satu pemikiran dengan Partai Golongan Karya (Golkar) mengenai koalisi partai politik (parpol) yang ...
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa politik Indonesia harus dibangun berdasarkan jati diri bangsa dan tidak meniru negara lain. Dalam ...
Pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Mahkamah Konstitusi meminta agar kalangan non-partai ...
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendorong dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ...
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut bahwa satu dari enam perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan atau ...
Badan Pengkajian MPR RI membahas upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama pakar ilmu politik, ...
Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) meminta agar revisi Undang-undang Pemilu harus bisa melindungi perempuan dari kekerasan ...