Upah layak hingga jaminan sosial masuk usulan RUU PPRT
Sejumlah usulan dari berbagai pihak telah tercatat dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI dalam penyusunan Rancangan ...
Sejumlah usulan dari berbagai pihak telah tercatat dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI dalam penyusunan Rancangan ...
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 ...
Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengimbau masyarakat tidak perlu takut ...
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai kapasitas perempuan di Indonesia terus meningkat, namun akses terhadap kekuasaan politik masih ...
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong penguatan pendidikan politik, kebijakan afirmasi, serta evaluasi ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berupaya memperkuat peran perempuan dalam proses elektoral melalui berbagai strategi, mulai dari peningkatan ...
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Undang-Undang tentang Organisasi Profesi diperlukan ...
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa semua partai politik (parpol) masih membahas secara detail mengenai revisi atau Rancangan Undang-Undang ...
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RRU PPRT) disetujui menjadi inisiatif DPR RI yang nantinya akan menegaskan ...
Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor ...
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan ...
Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 ...
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai masukan para pakar hukum tata negara terkait revisi UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan partisipasi ...
Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan bahwa pemilihan umum adalah open legal policy sehingga DPR RI bisa bebas merumuskan dan memutuskan ...
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta agar pembinaan integritas pejabat dievaluasi imbas munculnya gelombang kepala daerah atau bupati terkena ...