DPD RI asal Kaltara setuju amendemen UUD asal sebatas haluan negara
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara Hasan Basri setuju rencana amendemen UUD 1945 oleh Majelis ...
Tag: masa jabatan presiden
Tinggal riak yang pengaruhi opini publik tentang amendemen UUD
Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal riak (ombak kecil) yang ...
Titi: Isu amendemen UUD sangat rentan dipolitisasi
Isu amendemen sangat rentan untuk dipolitisasi dan diboncengi isu-isu ikutan, seperti masa jabatan presiden 3 periode, penundaan Pemilu 2024, maupun ...
PKB sambut baik PAN masuk koalisi parpol pendukung pemerintah
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya menyambut baik PAN bergabung dalam koalisi partai politik pendukung Pemerintahan ...
El Salvador akan ajukan rencana reformasi konstitusi
Pemerintah El Salvador akan mengajukan proposal pada Sabtu ( 28/8) untuk mereformasi Konstitusi, berusaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden, ...
Anggota DPR minta amendemen UUD NRI 1945 ditunda
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai wacana amendemen UUD NRI 1945 dengan menyertakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak mendesak untuk ...
Pakar: Pandemi COVID-19 tidak bisa jadi alasan tunda Pemilu 2024
Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menyatakan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan amendemen UUD ...
Hatta Rajasa sebut Indonesia memiliki arah pembangunan terstruktur
Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyatakan bahwa meski tanpa GBHN, Indonesia telah memiliki arah ...
Akademisi ingatkan penundaan pemilu timbulkan risiko politik dan hukum
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang MSi mengingatkan penundaan Pemilu Serentak 2024 ke tahun 2027 dapat menimbulkan risiko ...
Memasukkan PPHN dalam UUD berpotensi buka kotak pandora
Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar ...
Pakar ungkap tiga alasan amendemen konstitusi tak perlu dilakukan
Pakar Hukum Tata Negara yang juga Guru Besar dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan mengungkapkan tiga alasan mengapa ...
Hamdan Zoelva sebut tiga hal yang perlu dijawab terkait amendemen UUD
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013—2015 Hamdan Zoelva menyebutkan tiga hal yang perlu jawaban terkait dengan amendemen ...
Aboebakar Alhabsyi: Bahas rencana amandemen konstitusi tidak tepat
Anggota Komisi I DPR, Habib Aboebakar Alhabsyi, menyatakan, rencana pembahasan amandemen onstitusi UUD 1945 pada saat ini tidaklah ...
HNW sebut pelaksanaan konstitusi secara konsisten lebih mendesak
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menyebut melaksanakan konstitusi secara konsisten lebih mendesak dibanding melakukan amendemen UUD ...
MPR: Keputusan amendemen terbatas UUD tergantung dinamika politik
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan keputusan akhir apakah perlu dilakukan amendemen terbatas UUD 1945 untuk mengembalikan kewenangan MPR ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
