LHP BPK 2021, Sultra raih sembilan kali WTP secara berturut
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun anggaran 2021, Badan Pemeriksa Keuangan ...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun anggaran 2021, Badan Pemeriksa Keuangan ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sebanyak 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun dalam Ikhtisar Hasil ...
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) meminta 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri mengembalikan kelebihan belanja perjalanan ...
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan ...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, menyatakan, akan memperbaiki kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi temuan ...
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu memeriksa dua orang saksi terkait dugaan korupsi atau penyalahgunaan Dana Desa Pasar ...
Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk kesekian kalinya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas ...
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menaikkan bantuan bagi partai politik hingga menjadi Rp5.000 per suara yang mendapatkan kursi di DPRD ...
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan likuidasi delapan bank perkreditan rakyat/bank perkreditan rakyat syariah (BPR/BPRS) sepanjang ...
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu memeriksa dua orang saksi terkait dugaan korupsi atau penyalahgunaan Dana Desa ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa ...
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ...
Pemerintah Kota Jakarta Barat berupaya menagih 179 fasilitas sosial dan Fasilitas Umum (fasos-fasum) yang saat ini masih dikuasai pihak swasta ...
Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat untuk terus gencar menagih kewajiban pengembang berupa penyerahan ...
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyerahkan hasil evaluasi akhir masa jabatan kepala daerah periode 2017-2022 di lingkungan ...