LPSK terima permohonan perlindungan saksi kasus Lumajang
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah menerima permohonan Walhi untuk melindungin sejumlah saksi kasus pembunuhan dua petani yang juga ...
pemilu.antaranews.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%
Tag: konsorsium pembaruan agraria
Kontras: pembunuhan Salim Kancil harus diperhatikan serius
Kasus pembunuhan yang diawali penganiayaan yang menewaskan seorang petani di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, harus menjadi perhatian serius oleh ...
Salim Kancil tewas, KPA: modus konflik agraria selalu sama
Modus konflik agraria yang terjadi antara pengusaha dan warga hampir selalu sama, kata Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat Konsorsium ...
Legislator: aturan SDA terkait masyarakat adat
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengatakan berbagai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dinilai terkait pula dengan ...
AMAN prakarsai badan usaha milik masyarakat adat
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memprakarsai Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) sebagai bentuk pemberdayaan perekonomian ...
Konflik agraria paling banyak terjadi di Riau
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan Riau merupakan provinsi dengan konflik agraria yang terbanyak di mana rata-rata berbentuk perampasan ...
Akar ketimpangan ekonomi ada di akses terhadap lahan
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan ketimpangan yang terus mengemuka di Tanah Air serta tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan terjadi ...
AEPI sesalkan perselisihan Kemendagri dan Kementerian Desa
Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), organisasi yang didirikan aktivis dan pakar lintas disiplin ilmu, menyesalkan perselisihan kewenangan ...
MK tolak gugatan UU Pangan
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diajukan oleh sebelas Lembaga Swadaya ...
Delegasi Tiongkok ingin mengetahui pertanahan Indonesia
Delegasi Republik Rakyat Tiongkok telah mengunjungi Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui seluk-beluk tentang pertanahan ...
Pembahasan RUU Pertanahan dinilai mubazir
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin menilai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan--yang saat ini masih dibahas di ...
KontraS sediakan info caleg berkualitas di Bersih2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyediakan informasi tentang calon-calon anggota legislatif (caleg) yang dinilai ...
Reformasi BPN belum maksimal
Anggota Komisi II DPR Yasona Laoly menilai reformasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum berjalan baik karena masih ada konflik pertanahan."Saya ...
Legislator nilai konflik pertanahan ganggu iklim investasi
Konflik pertanahan yang terus meningkat dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro. "Saat ini ...
RUU PPH dinilai cacat hukum
Koalisi Masyarakat Sipil menilai RUU Pemberantasan Pengerusakan Hutan (PPH) cacat hukum karena berpotensi merugikan rakyat dan melindungi perusahaan ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
