Tag: konflik agraria

Warga 103 desa di Sigi ikut konsolidasi reforma agraria

Sebanyak 600 warga dari 103 desa dan 15 kecamatan mengikuti konsolidasi pelaksanaan reforma agraria yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sigi yang ...

Komnas HAM: RUU Pertanahan beri impunitas terhadap korporasi

RUU pertanahan yang sedang dikebut pemerintah dan DPR dinilai akan memberikan impunitas terhadap korporasi yang menguasai lahan secara fisik melebihi ...

Komnas HAM: RUU Pertanahan tak hadirkan penyelesaian konflik

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan tidak mengatur mekanisme penyelesaian konflik ...

Menko Perekonomian sebut paling lama 3 bulan sertifikat TORA keluar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan setelah penyerahan surat keputusan tanah objek reforma agraria (TORA) dari ...

Ibu kota baru, masyarakat lokal jangan tergerus

Terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta memunculkan perasaan campur ...

RUU Pertanahan harus bisa membantu pemerataan, mengentaskan kemiskinan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan seharusnya sejalan dengan agenda reforma agraria yang salah satunya bertujuan untuk melakukan pemerataan ...

KPA minta pengesahan RUU Pertanahan ditunda

Wakil Organisasi Masyarakat Sipil Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk ...

Ombudsman minta DPR kaji ulang RUU Pertanahan sebelum disahkan

Ombudsman RI meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengkaji ulang secara mendalam rancangan undang-undang (RUU) Pertanahan sebelum disahkan ...

RUU Pertanahan dinilai bertentangan dengan keinginan Presiden

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanahan yang tengah dibahas DPR RI dan Pemerintah dinilai bertentangan dengan keinginan Presiden Joko ...

TGB sebut konflik horizontal dapat diredam dengan kearifan lokal

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat dua periode Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menilai konflik horizontal di masyarakat yang seringkali ...

Komnas HAM nilai pemerintah luput soal HAM karena fokus infrastruktur

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintah terlalu fokus dan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur sehingga hak asasi ...

Menko Darmin harap Pemda tindaklanjuti pencadangan HPK 978.107 hektare

Menteri Koordinasi bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan pemerintah daerah (Pemda) yakni gubernur, wali kota dan bupati dapat ...

Menko Darmin serahkan 330.357 hektare objek TORA hasil PPTKH

Menteri Koordinasi bidang Perekonomian Darmin Nasution menyerahkan hasil penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria (TORA) hasil inventarisasi dan ...

BIG digandeng Pemkab Cianjur kembangkan data geospasial

Badan Informasi Geospasial (BIG) digandeng Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam rangka menjalin kerja sama yang meliputi tentang ...

KLHK: Telah tersedia 2,49 juta ha hutan untuk TORA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut telah tersedia 2,49 juta hektare (ha) dari pencadangan alokasi areal indikatif dari ...