DPD: Keistimewaan Yogyakarta Cakup Empat Aspek
Rancangan Undang-undang yang mengatur keistimewaan Yogyakarta hanya perlu menekankan empat aspek yakni kepemimpinan, kepemerintahan, pelestarian, ...
Rancangan Undang-undang yang mengatur keistimewaan Yogyakarta hanya perlu menekankan empat aspek yakni kepemimpinan, kepemerintahan, pelestarian, ...
Kerusakan sarana transportasi jalan negara, provinsi dan kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) semakin parah akibat maraknya pengangkutan ...
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah RI mengesahkan Hasil Pengawasan Komite I DPD terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang ...
Komite I DPD RI menemukan sejumlah kelemahan, baik dalam kerangka regulasi maupun pelaksanaannya, dalam berbagai pemilu kepala daerah (pemilukada) ...
Komite I Dewan Perwakilan Daerah mengumumkan temuan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang tidak ...
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung penuh rencana Papua Tengah menjadi sebuah provinsi otonom, terlepas dari Provinsi Papua, sepanjang ...
Konflik di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste kembali mencuat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu, ...
Sebanyak 91 anggora Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk kaukus Antikorupsi dengan tujuan menciptakan lembaga perwakilan daerah yang bersih dan ...
Ketua Sub Komite I DPD RI Dani Anwar menyatakan, Williardi Wizar perlu mendapat pelindungan hukum setelah ada pengakuan yang bersangkutan terkait ...