MK gelar sidang putusan untuk 30 perkara sengketa hasil pilkada
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan untuk 30 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 di Gedung Mahkamah ...
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan untuk 30 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 di Gedung Mahkamah ...
Mahkamah Konstitusi memutus sebanyak 33 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 tidak lanjut ke tahap pembuktian dalam ...
Tiga permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya diputus Mahkamah Konstitusi tidak berlanjut ke sidang ...
Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang diajukan pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi dinyatakan gugur ...
Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung yang diajukan oleh ...
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terbuka terhadap ...
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan proses hukum terhadap mantan Ketua ...
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan melakukan ...
Mahkamah Konstitusi memeriksa sebanyak 28 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020) pada hari terakhir pemeriksaan ...
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 34 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020) dalam tiga ...
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 35 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020) dalam tiga ...
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu paling lama 45 hari kerja dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sejak perkara ...
Mahkamah Konstitusi membutuhkan rata-rata 82 hari kerja atau 122 hari kalender untuk menyelesaikan satu perkara pada 2020. "Mahkamah mencatat ...
Mahkamah Konstitusi mencatat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan penanganan COVID-19 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ...
Mahkamah Konstitusi meregistrasi 109 permohonan uji materi untuk 60 undang-undang selama 2020, lebih banyak bila dibandingkan 2019 yang ...