Merinci keberatan KPK soal korupsi dalam RKUHP
Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni ...
Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni ...
Rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat, menyetujui RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ...
Rapat Paripurna DPR pada Jumat pagi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang ...
Panitia Khusus Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR RI melanjutkan pembahasan sinkronisasi pasal agar ...
Rapat tim perumus RUU Tindak Pidana Terorisme dengan pemerintah akhirnya memutuskan dua rumusan alternatif soal definisi terorisme akan dibawa ke ...
Panitia Khusus DPR untuk revisi UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pemerintah telah menemukan alternatif solusi ...
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih (kanan) dan anggota tim pemerintah pembahasan RUU KUHP yang juga pakar hukum Muladi (kiri) ...
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melantik tujuh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo di Jakarta, Jumat. Tujuh ...
Komisi III DPR menargetkan dapat menyelesaikan revisi buku undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku pertama pada ...
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan membangun Desa Sadar Hukum guna memberi akses bantuan hukum ...
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ...
Penyebaran Organisasi Bantuan Hukum di Indonesia belum merata, sehingga di beberapa provinsi hanya terdapat satu organisasi, kata Kepala Badan ...
Pemerintah berharap revisi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disahkan Dewan Perwakilan Rakyat ...
Pelaku video porno akan menjalani hukuman lebih berat yakni sosial, moral, dan agama, kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Ahmad ...
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli menyatakan ancaman bagi pers Indonesia di masa depan bukan saja datang dari ...