PB MABMI minta Pemerintah dan DPR sahkan UU Masyarakat Adat
Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) meminta Pemerintah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengesahkan ...
Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) meminta Pemerintah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengesahkan ...
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen mendukung percepatan pelaksanaan berusaha (PPB) di Indonesia, dengan memberikan kemudahan bagi para ...
Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan pemerintah harus lebih terbuka dalam proses pembahasan Revisi UU TNI dan Polri demi terciptanya asas transparansi ...
Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) dan sejumlah tokoh adat mengajukan permohonan uji materi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ...
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengatakan verifikasi awal tidak menemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI ...
Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebut apabila Kepolisian Negara Republik Indonesia ...
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi mengatakan, pendapat pro dan kontra terkait rencana revisi Undang-Undang TNI-Polri akan bisa ...
Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri tidak setuju atas rancangan Undang-Undang (UU) tentang TNI dan UU tentang Polri direvisi yang ...
Sebagai salah satu bentuk pengamanan untuk mencapai ketertiban penataan Barang Milik Negara (BMN), saat ini di lingkungan instansi pemerintah tengah ...
Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Irjen Pol. (Purn.) Benny Mamoto memberi masukan dalam pembahasan penyusunan daftar inventarisasi ...
Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Irjen Pol (Purn.) Benny Mamoto menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri, yang saat ...
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bakal menggelar rapat dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) guna ...
Presiden Joko Widodo enggan menanggapi isu terkait revisi Undang-Undang TNI dan Polri yang belakangan menjadi perhatian publik. Dijumpai di sela ...
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menyoroti fenomena kejar tayang legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat ...
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan parlemen masih menunggu dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah untuk bisa membahas ...