KBRI Riyadh prakarsai tahlilan untuk almarhum M Zaini
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh menyelenggarakan pengajian dengan agenda utama tahlilan dan berdoa bersama untuk almarhum Muhammad ...
Tag: kasus hukum
Mengapa ada dua lembaga survei pada Rakernas Golkar
Seperti kerap dilakukan sebelumnya, Golkar kembali mengundang lembaga survei hadir pada Rapat Kerja Nasional dengan kali ini mereka mengundang ...
Perlindungan TKI lebih efektif dengan data e-KTP
Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran RI yang bekerja di luar negeri dinilai bakal lebih efektif bila menerapkan ...
LSM Laskar Hijau temui Ketua Komnas HAM terkait perusakan tanaman konservasi
Sejumlah aktivis LSM Laskar Hijau menemui Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik di lantai 3 Gedung Rektorat ...
FPKS minta Kemlu kirim nota protes terkait WNI dipancung
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri mengirimkan nota protes kepada pemerintahan Kerajaan ...
Calon kepala daerah terjerat hukum seharusnya digugurkan, kata antropolog
Antropolog dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Pater Gregorius Neonbasu, Svd, PhD berpendapat, calon kepala daerah yang terjerat ...
ARTIKEL : Mahalnya politik calon kepala daerah "kelas teri"
Mahalnya biaya politik sering kali disebut-sebut sebagai biang keladi korupsi yang dilakukan para calon kepala daerah. Mahar politik, dana saksi, ...
ARTIKEL : sulitnya mencari calon bersih di pilkada
"Power is more important than money, but when it comes to elections, money gives power" menjadi frase yang diucapkan Francis ...
Nasib calon kepala daerah berperkara hukum kini. Bagaimana etikanya?
Polemik tentang calon kepala daerah berstatus tersangka mencuat di tengah masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ...
Mengapa pejabat negara/kepala daerah tidak belajar jera atas pemidanaan KPK?
Selain narkoba, lagi-lagi bangsa ini kembali dibalut keprihatinan mendalam, yakni prilaku korup dilakukan oknum pejabat negara, atau kepala daerah, ...
Jaksa Agung: selama pilkada proses hukum calon kepala daerah ditunda
Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan kembali bahwa selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), pihaknya akan menunda proses hukum ...
Perludem setuju Perpu Kepala Daerah, tapi untuk diskualifikasi tersangka
Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memandang perlu pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ...
KIPP sayangkan pernyataan Ketua KPK soal Perppu Pilkada
Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyatakan tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Djohermansyah: perlu Perppu untuk ganti calon kepala daerah korup
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan pemerintah perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti ...
Siapa dan apa kata mereka tentang Muslim Cyber Army
Pada 26 Februari 2018 Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjenpol Fadil Imran menyatakan bahwa polisi telah menangkap enam administrator ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
