Menaker belum pastikan penyelesaian revisi JHT
Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri, belum bisa memastikan tenggat waktu penyelesaian revisi Peratutan Pemerintah (PP) Nomor 46/2015 ...
Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri, belum bisa memastikan tenggat waktu penyelesaian revisi Peratutan Pemerintah (PP) Nomor 46/2015 ...
BPJS Ketenagakerjaan membayarkan santunan bagi korban kecelakaan kerja di PT Mandom Indonesia, Tbk yang terjadi pada Jumat (10/7). Dirut BPJS ...
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan meraih kepesertaan sebanyak 192.000 pekerja ...
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Sulhan Ibrahim mengatakan pembayaran klaim BPJS ...
BPJS Ketenagakerjaan mengadakan kegiatan mudik bersama bertema Gembira (Green, Menyenangkan, Beriringan, Gratis). Dalam siaran pers yang diterima ...
BPJS Ketenagakerjaan yang telah resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015 menyelenggarakan 4 (empat) program, di antaranya Jaminan Hari Tua, Jaminan ...
Ketua DPR RI, Setya Novamto dan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon bebuka puasa bersama buruh di kawasan industri Jababeka, Cikarang Utara, Kab Bekasi, ...
Kementerian Tenaga Kerja akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara ...
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan akan menunggu hasil revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) Badan ...
Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) terkait ...
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait syarat pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang ...
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri hari Jumat ini merespons petisi untuk membatalkan pencairan dana jaminan hari tua minimal 10 ...
Anggota Komisi IX DPR RI Roberth Rouw menilai, langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengubah pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) secara ...
Sekitar 81.000 pegawai negeri sipil jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan sudah terpenuhi hak dasarnya dengan menjadi peserta program ...
Pemerintah DKI Jakarta mendaftarkan sekitar 15.000 pekerja kontrak perorangan yang akan dipekerjakan di SKPD/UPD dan di 267 kelurahan dalam program ...